Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

DPR Nilai Wajah RI Tercoreng Akibat Warga Rebutan Minyak Goreng di Negara Produsen CPO

Adanya antrean panjang pembelian minyak goreng di berbagai daerah, Akmal meminta pemerintah melakukan kebijakan yang relatif agresif

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Sanusi
zoom-in DPR Nilai Wajah RI Tercoreng Akibat Warga Rebutan Minyak Goreng di Negara Produsen CPO
WARTA KOTA/NUR ICHSAN
OPERASI PASAR MIGOR DAN DAGING - Warga kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang membeli minyak goreng dan daging kerbau setelah menjalani vaksinasi Covid-19 di Rumah Isolasi Terkonsentrasi Puskesmas Batusari, Senin (7/3/2022). Dalam operasi pasar minyak goreng dan daging kerbau yang khusus diperuntukkan bagi peserta vaksinasi ini minyak goreng dijual Rp 28 Ribu/2 liter dan daging kerbau Rp 77 Ribu/kg. WARTA KOTA/NUR ICHSAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IV DPR menilai wajah negara Indonesia telah tercoreng di mata dunia seiring warganya rebutan minyak goreng, akibat mahal dan langkanya komoditas pangan tersebut.

"Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, namun masyarakatnya kesulitan minyak goreng," ujar Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin, Rabu (9/3/2022).

Baca juga: Mobil Tangki Pengangkut Minyak Goreng Curah Disegel, Kini Terparkir di Halaman Polda Sulbar 

Akmal menjelaskan, Indonesia sempat memproduksi minyak sawit sebesar 5,24 juta ton pada Oktober 2020 dengan besaran konsumsi hanya 1,5 juta ton.

Meski setahun kemudian pada Oktober 2021 menjadi turun 15,8 persen, dimana produksi minyak sebesar goreng 4,41 juta ton tapi konsumsi masih konstan sekitar 1,5 juta ton.

“Bagaimana dunia tidak memandang miring dengan situasi negara kita, dengan kelimpahan pangan pada komoditas minyak goreng, namun rakyatnya kesulitan mendapatkan produk ini," kata Akmal.

Baca juga: Warga Saling Dorong dan Berdesakan Saat Antre Minyak Goreng di Lahat Sumsel

"Ini kan sudah menjadi ibarat pepatah tikus mati di lumbung padi. Tidak ada alasan negara ini kekurangan minyak goreng, tapi situasi wajah negara kita sangat miris pada tata kelola komoditas minyak goreng ini," sambungnya.

Berita Rekomendasi

Adanya antrean panjang pembelian minyak goreng di berbagai daerah, Akmal meminta pemerintah melakukan kebijakan yang relatif agresif pada penahanan ekspor sehingga stok dalam negeri aman.

"Jangan sampai pemerintah menuduh rakyat menimbun minyak goreng. Logikanya dimana mau nimbun, untuk dapat seliter saja rebutan dan setiap pembelian dibatasi maksimal dua liter," tuturnya.

Akmal pun menyebut, pemerintah harus menelusuri pihak-pihak yang memiliki kemampuan menimbun minyak goreng dengan jumlah besar sehingga kelangkaan stok di berbagai wilayah dan pertokoan terjadi.

"Jangan gara-gara minyak goreng, wajah negara kita ini hancur yang memperlihatkan situasi krisis yang buruk akibat perilaku masyarakat yang berebutan demi satu liter minyak goreng," papar Akmal.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas