TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada masyarakat sebesar Rp 100 ribu per bulan.

Bantuan tersebut, diberikan selama tiga bulan, mulai April 2022.

Hal itu dimaksudkan, guna membantu masyarakat karena harga minyak goreng di Indonesia yang semakin naik.

Pengamat Ekonomi, Bhima Yudhistira menilai kebijakan yang dilakukan pemerintah ini tidak menjawab persoalan utama, yakni tingginya harga minyak goreng.  

“Tidak bisa menjawab persoalan tingginya harga minyak goreng, yang bisa dilakukan adalah kembali lagi kepada masalah utamanya perbaikan tata kelola dan penindakan hukum.”

“Itu yang harusnya dilakukan saat ini, khususnya dalam kondisi Ramadan. Di mana permintaan minyak goreng biasanya meningkat 20 persen lebih dibandingkan bulan biasa” katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Minggu (3/4/2022).

Baca juga: BLT Minyak Goreng Rp 300 Ribu Disalurkan Mulai April 2022, Ini Daftar Penerimanya

Menurutnya, meksipun sudah diberikan bantuan Rp 100 ribu per bulan, namun belum menyelesaikan masalah tata kelola minyak goreng.

“Karena yang ditunggu masyarakat adalah keterjangkauan harga dan ada atau tidaknya pasokan minyak goreng,” jelasnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies ini menambahkan, selain penegakan hukum, akurasi data penerima minyak goreng menjadi hal penting untuk dibenahi.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Abraham Wirotomo menjelaskan, kebijakan terkait BLT Minyak goreng untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

Dikatakan, saat ini, kenaikan harga minyak goreng disebabkan adanya situasi di pasar internasional.

Pertama, kata Abaraham, di berbagai negara mulai melakukan relaksasi dari pandemi, sehingga aktivitas ekonomi bergerak.

Oleh karena itu, permintaan energi, temasuk minyak goreng meninkat.

Kemudian, permasalahan situasi geopolitik, di mana 73 persen ekspor dari minyak bunga matahari berasal dari Ukraina dan Rusia.