Laporan Reporter: Dendi Siswanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Dunia usaha mengajukan empat rekomendasi kepada Pemerintah untuk mengantisipasi risiko kenaikan inflasi akibat naiknya harga sejumlah komoditas pangan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyarankan empat hal agar pemerintah dapat menjaga kestabilan inflasi, khususnya di sektor pangan.

Pertama, adanya keseimbangan terhadap volume penawaran dan permintaan pangan nasional. Menurutnya, impor bahan bangan harus dilakukan bila benar-benar dibutuhkan atau ketersediaan di dalam negeri tidak mencukupi.

Hariyadi mengatakan, impor bahan pangan ini memang harus dicarikan substitusinya yang bisa disediakan di dalam negeri. Dan komunikasinya juga harus dilakukan dengan baik.

"Jangan sampai komunikasinya kurang bagus akhirnya terjadi kegaduhan di lapangan, karena memang kondisi ini tidak bisa dihindari atas permasalahan untuk supplu khususnya barang-barang impor,” ujar Hariyadi dalam webinar “Harga Kian Mahal, Recovery Terganggu”, Kamis (7/4/2022).

Baca juga: PKS Pertanyakan Ketegasan Presiden Jokowi Hentikan Impor Pangan

Kedua, memastikan kelancaran dan distribusi suplai pangan, khususnya di daerah yang krisis dari sisi jumlah penduduk.

Menurutnya, kelancaran dan keterjangkauan biaya logistik pangan dapat menjadi penentu wajar atau tidaknya kenaikan harga pangan nasional di daerah.

Baca juga: Kemendagri Minta Sekda Update Harga Pangan Selama Ramadan  

Ketiga, memastikan tidak adanya manipulasi harga pasar dari oknum-oknum di sepanjang jalur distribusi pangan.

Jika tiga hal ini bisa dilakukan secara berkala dengan disiplin oleh pemerintah, Hariyadi yakin, inflasi pangan nasional bisa dicegah dan dikendalikan dengan baik, tanpa membebani masyarakat apalagi sampai mendorong masyarakat dengan daya beli rendah kepada kemiskinan.

Baca juga: Kenaikan PPN dan Harga BBM Akan Picu Inflasi, Analis: Tanda Pulihnya Ekonomi

“Ini perlu dilihat secara sungguh-sungguh agar gangguan-gangguan dari pihak tertentu bisa di eleminasi,” katanya.

Keempat, terkait kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), Apindo sendiri mendukung dengan kebijakan ini.

Namun disituasi saat ini tentu pemerintah harus melihat kembali lagi apakah kenaikan tarif PPN ini terus dilakukan dengan kondisi seperti ini atau sementara waktu.

Selain empat hal tersebut, Hariyadi juga menyarankan pemerintah agar cepat menghitung berbagai potensi dampak berantai yang ditimbulkan dari konflik Rusia-Ukraina terhadap inflasi.

Pemerintah harus mempersiapkan kebijakan antisipatif yang tepat agar target pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2022 tetap terjaga dan tidak merugikan kondisi fiskal pemerintah.

“Trigger seperti pandemi dan perang ini sebetulnya kita sudah bisa memperkirakan risikonya, namun sayangnya selama ini kita tidak mempunyai contingency plan yang menyeluruh dan betul-betul bisa menjawab itu," ujarnya.

"Contohnya, kita tidak berpikir bahwa bagaimana mengonversi gandum, bagaimana sebenarnya kedelai juga bisa ditumbuhkan di Indonesia tapi kita tidak pernah serius memperbesar volume produksi kedelai,” kata Hariyadi.

Menurutnya, hal tersebut yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam jangka panjang untuk memiliki roadmap contingency plan yang memadai terhadap sumber-sumber komoditi penting yang dibutuhkan Indonesia yang berdampak besar terhadap inflasi.

Sumber: Kontan