Petani Akan Dapat Akses Pemasaran dan Pembiayaan Hilirisasi Produk Sawit
BPDPKS membuat kegiatan workshop promosi digitalisasi dan hilirisasi produk sawit skala UMKM batch II pada 30 Maret hingga 1 April 2022
Editor: Sanusi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) membuat kegiatan workshop promosi digitalisasi dan hilirisasi produk sawit skala UMKM batch II pada 30 Maret hingga 1 April 2022 di Padang, Sumatera Barat.
Kegiatan itu bertujuan mendekatkan kelembagaan petani dengan proses hilirisasi produk sawit dan lembaga pembiayaan, serta akses ke platform digital untuk pemasaran produk.
"Hal ini sekaligus sebagai upaya mewujudkan inklusifitas akses pemasaran dan pembiayaan UMKM sawit untuk produksi produk hilir," ujar Peneliti Utama Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Donald Siahaan, Minggu (10/4/2022).
Baca juga: Apkasindo: Industri Sawit Telah Bantu 10 Juta Orang Lepas dari Garis Kemiskinan
Dalam kegiatan ini dilaksanakan workshop pembuatan pupuk organik dari limbah sawit, serta produksi sabun dan cokelat, minyak goreng, dan bumbu mie instan dengan berbahan sawit.
Selain itu, ada talkshow platform digital untuk pemasaran produk dan akses pembiayaan, dan pameran produk UMKM sawit.
Baca juga: Kemenperin dan Polri Pastikan Awasi Distribusi Minyak Goreng Sawit Curah
"Kegiatan ini diikuti secara offline oleh 50 orang pengurus Koperasi Kelapa Sawit, UMKM, dan mahasiswa wilayah Sumatera Barat, Bengkulu, dan Jambi. Lalu, peserta secara online dari pelaku UMKM, mahasiswa, peneliti, dan masyarakat umum," katanya.
Sementara, Asisten Deputi Pengembangan SDM UKM Kementerian Koperasi dan UKM Dwi Andriani Sulistyowati menjelaskan, bahwa sektor UMKM berkontribusi sebesar 60,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Tidak hanya itu, dia menambahkan, sektor UMKM juga berkontribusi sebanyak 15,6 persen terhadap ekspor nonmigas Indonesia.
"Kami berkolaborasi dengan LKPP untuk membeli produk UMKM melalui katalog elektronik dan toko daring yang dianggarkan sebesar 40 persen dari APBN dan APBD. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan platform digital untuk mendorong keterlibatan UMKM dan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah atau lembaga,” tutur Dwi.
Dalam kesempatan sama, Plh Kabid Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Benny Septialdi berharap petani bersemangat untuk hilirisasi produk sawit.
“Acara ini diharapkan bisa memberi informasi serta pengenalan proses produksi produk hilir sawit skala UMKM kepada para koperasi petani sawit. Kemudian, memotivasi para koperasi petani sawit untuk dapat ikut memproduksi produk hilir tersebut,” pungkasnya.