Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Prijandaru Effendi menilai pemerintah berperan penting untuk memperpendek masa pengembangan pembangkit panas bumi, agar harga jual listrik lebih murah dan layak bagi pengembang.

Dia mengungkapkan, jika mengikuti bussines as usual atau bisnis seperti biasanya, maka waktu penggarapan panas bumi bisa sampai 12 tahun.

Baca juga: Resmi Beroperasi, PLTS Terbesar di Sulawesi Selatan Tambah Bauran EBT

Karena itu, menurutnya resep jitu menurunkan harga jual listrik panas bumi yakni dengan mengurangi waktu penggarapan selama 4 tahun hingga 5 tahun.

"Itu bisa menurunkan harga jual listrik,” ujarnya, ditulis Senin (18/4/2022).

Prijandaru mencontohkan, tender purchasing power agreement (PPA) dengan PT PLN bisa tiga tahun dan perizinan di semua level juga lama.

“Pengembang tidak bisa bertahan dalam situasi seperti itu karena harus menanggung cost 10 tahun sampai 12 tahun. Sementara, pendapatannya baru muncul di tahun ke-11, bahkan bisa di tahun ke-14, sehingga kalau bisa dikurangi 4 tahun sampai 5 tahun itu akan sangat membantu pengembang, sekaligus menurunkan harga listrik dari panas bumi,” katanya.

Baca juga: Moeldoko Sebut PLTN Masih Jadi Opsi Capai Target Bauran EBT 23 Persen

Adapun, dia menambahkan, pemerintah memiliki dua sasaran yakni pencapaian bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 dan penurunan emisi gas ruang kaca (GRK) sebanyak 29 persen pada 2030.

Satu di antara jenis EBT yang bisa menggantikan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sebagai pembangkit beban puncak adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Sumber daya panas bumi melimpah karena Indonesia berada di kawasan gunung api atau ring of fire, pasokannya stabil, dan efisiensi konversi panasnya di atas 90 persen.

"Namun, masa pembangunannya lama, dan hal itu berakibat pada mahalnya harga listrik panas bumi," tutur Prijandaru.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ahmad Yuniarto menambahkan, perusahaan berkomitmen terus mengembangkan panas bumi dan memastikan implementasi Environment, Social, and Governance (ESG) menjadi bagian terintegrasi dari bisnis panas bumi PGE.

"Penerapan aspek-aspek ESG ini merupakan upaya dalam memberikan nilai tambah, serta dukungan PGE pada program pemerintah terkait pemanfaatan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, khususnya panas bumi," pungkasnya.