Ini Lima Catatan Komisi V DPR ke Pemerintah Usai Tinjau Lahan Calon IKN di Kaltim
Anggota Komisi V DPR Irwan yang memimpin kunker reses tersebut menyoroti beberapa hal yang harus dibereskan pemerintah di calon lahan IKN.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi V DPR memberikan sejumlah catatan kepada Pemerintah usai meninjau lokasi proyek Ibu Kota Negara (IKN) dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Timur.
Anggota Komisi V DPR Irwan yang memimpin kunker reses tersebut menyoroti beberapa hal yang harus dibereskan pemerintah di calon lahan IKN.
"Ada lima catatan penting yang harus menjadi perhatian pemerintah terkait IKN," kata Irwan, Selasa (19/4/2022).
Pertama, kata Irwan, diperlukan perencanaan skema pembangunan yang komprehensif dan terintegrasi dengan memperhatikan pembangunan daerah sekitar, sebagai penyangga IKN dan pembangunan wilayah terdekat, dalam hal ini kawasan timur Indonesia.
"Kedua, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas seperti jalan dan jembatan, serta dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti instalasi pengolahan air bersih, sanitasi, dan perumahan," ujarnya.
Baca juga: Suharso Sebut Aturan Turunan UU IKN Telah Selesai, Terdiri Dari 2 Perpres dan 4 Peraturan Pemerintah
Ketiga, dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di IKN harus mempunyai korelasi langsung dengan jaringan transportasi, termasuk integrasi antar moda dan rencana pengembangannya.
"Baik itu pergerakan di dalam kota maupun pergerakan konektivitas regional atau antarkota atau wilayah," ucap Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim itu.
Baca juga: Pemerintah Siapkan Rp30 Triliun Tahun Depan Untuk Bangun IKN
Keempat, pemanfaatan teknologi yang optimal dalam mendukung IKN Nusantara menjadi smart city yang ramah lingkungan, terlebih IKN dimaksudkan juga sebagai role model kota di Asia.
Kelima, pentingnya koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, termasuk koordinasi terhadap dampak sosial kemasyarakatan dan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di IKN.
"Komisi V DPR RI akan mengawal pembangunan IKN agar bisa dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan," kata Irwan yang juga sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat itu.
