TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor produk turunan sawit tang berlaku pada Kamis 28 April 2022.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, produk minyak kelapa sawit yang tidak diizinkan untuk diekspor mulai dari Refined, Bleached, Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein) hingga minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO).

Airlangga kembali menegaskan, kebijakan ini dilakukan demi menekan harga dan menjaga ketersediaan stok minyak goreng di Tanah Air.

Baca juga: UPDATE Harga Minyak Goreng Hari Ini 1 Mei 2022 di Indomaret dan Alfamart: Sania, Tropical, Fitri

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta Robi Nurhadi menilai bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menunjukkan dedikasinya dalam menyelesaikan krisis minyak goreng.

Begitu pula menurutnya saat menyampaikan kebijakan pemerintah soal larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya yang berubah dalam waktu singkat sehingga sampai harus melakukan konferensi pers kembali.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Hari Ini 30 April 2022 di Alfamart dan Indomaret: SunCo, Bimoli, Tropical, Sania

"Kalau AH (Airlangga Hartarto) gak dedikatif, pasti lamban merespon perintah presidennya," kata Robi Nurhadi dalam keterangannya, Minggu (1/5/2022).

"Jadi anak buah presiden memang harus begitu. Harus siap jalankan perintah ini dan itu. Hari ini lakukan ini, besok lakukan itu. Yah, risiko," tegasnya.

Robi menyampaikan bahwa kasus minyak goreng merupakan persoalan besar. Dalam penanganannya pun diperlukan orang yang tepat. Baginya, Airlangga yang siap tampil dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan itu.

"Krisis migor itu kan situasi tidak 'saleh' dan tidak diharapkan siapa pun. Maka perlu seseorang yang tetap 'saleh' dalam menangani situasi yang tidak saleh. Dan Airlangga Hartarto mau melakukan itu," jelasnya.

Baca juga: Pengusaha asal Kalteng Salurkan Zakat Harta Beras 500 Ribu Kilogram dan Minyak Goreng 100 Ribu Liter

Masih terkait larangan ekspor minyak goreng, ia menilai bahwa Airlangga telah menerjemahkan larangan ekspor CPO 'Jilid Satu' dengan pilihan yang tetap menjaga agar pabrik-pabrik pengolahan sawit beroperasi. Dengan begitu para pekerja terkait masih bisa makan.

"Saya yakin langkah AH memilah mana yang dilarang ekspor dan mana yang boleh, sudah mendapat persetujuan presiden.

Kan AH gak mungkin gak faham mekanisme kerja dengan bosnya itu," jelas Robi yang merupakan Kepala Pusat Penelitian Universitas Nasional ini.

Ia juga menuturkan sangat memahami langkah 'Sapujagad' Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor CPO dan produk turunannya tersebut.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Hari Ini 29 April 2022 di Alfamart dan Indomaret: SunCo, Bimoli, Tropical, Sania

"Bagus. Itu terapi kejut untuk para pengusaha yang masih nakal. Dikasih hati minta jantung. Diberi kesempatan tapi diabaikan.

Akibatnya rakyat jadi korban. Duitnya jadi berkurang untuk beli makanan yang lain karena uang buat beli minyak goreng jadi nambah," tuturnya.

"Dan untuk larangan ekspor CPO "Jilid Dua" itu AH langsung gercep! Ga ada basa-basi. AH berikan sanksi tegas ke para pelanggar. Siapapun dia," pungkas Robi.