Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Presiden Joko Widodo  menawarkan kerjasama pembangunan Ambon New Port (ANP) dan sektor kelautan serta perikanan kepada Jepang melalui Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio ketika berkunjung ke Indonesia di Istana Bogor, Jumat (29/4/2022) lalu.

Langkah yang dilakukan Presiden Jokowi menurut Ketua Umum Forum Komunikasi Maritim Indonesia (FORKAMI) James Talakua dinilai tepat.

Jika  pihak Jepang masuk sebagai investor dalam pembangunan ANP maka diharapkan proyek ini akan lebih memperkuat hubungan antara Jepang dan Indonesia sebagai mitra strategis.

"Juga berkontribusi untuk mewujudkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), yang berbagi banyak prinsip dasar yang sama dengan Free and Open Indo-Pacific (FOIP)," katanya dalam keterangan pers kepada media, Senin (9/5/2022).

Baca juga: Penerapan Delay System Hindari Antrean di Pelabuhan Bakauheni Lampung

Dikatakannya, keseriusan pihak negara Jepang dalam menginvestasikan dananya di sektor kepelabuhan, sudah dapat dilihat dari proyek perluasan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Fase pertama pemberian pinjaman yen, senilai sampai dengan sekitar 118,9 miliar yen telah dilakukan pada November 2017 sehingga  pada Desember 2021, terminal kendaraan mulai beroperasi penuh dengan partisipasi dari perusahaan-perusahaan Jepang.

Baca juga: Daihatsu Manfaatkan Pelabuhan Patimban untuk Ekspor

"Dan kini, Fase kedua dari pinjaman tersebut yang dilaksanakan kali ini senilai sampai dengan 70,195 miliar yen," jelasnya. 

Dikatakannya, pembangunan Ambon New Port tentunya akan menambah devisa daerah dan negara. Sehingga akan ikut pula mengangkat taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Maluku.

Baca juga: Jerman Bantu Negara-negara Eropa Timur yang Tidak Miliki Pelabuhan untuk Mengakses LNG

James mengingatkan pada Pemerintah Daerah Maluku agar dapat mempersiapkan sumber daya manusia di bidang kemaritiman.

"Pemerintah daerah agar dapat menyiapkan SDM yang memiliki keahlian di bidang kemaritiman. Kita harusnya tahu, sudah saatnya masyarakat Maluku kembali ke laut," katanya. 

Sekretaris Jenderal FORKAMI, Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa saat mendampingi Ketum FORKAMI menyebut sebagai negara maritim yang besar dengan 66 persen wilayahnya adalah lautan, pelabuhan memiliki peran besar untuk meningkatkan produktivitas antarpulau. Pembangunan ANP sangatlah tepat untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.

Pembangunan ANP secara langsung juga akan mewujudkan Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Oleh karena itu sudah selayaknya di Maluku dibangun Pelabuhan ANP. Apalagi berdasarkan data yang ada dari Kementerian Kelautan Perikanan, memiliki potensi tangkapan ikan yang berlimpah di perairannya.

"Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 misalnya, yang mencakup wilayah Laut Aru, Laut Arafuru dan Laut Timor bagian Timur. Potensi Sumberdaya Ikan Laut Arafura (WPP 718) merupakan salah satu perairan tersubur di dunia," kata dia.