Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia mengungkapkan, transformasi digital merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan akses keuangan yang menjangkau kaum perempuan, kaum muda, dan UMKM.

Hal tersebut guna mewujudkan pertumbuhan yang inklusif sebagai upaya mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Berdasarkan catatan Bank Dunia, 1,7 miliar orang di dunia masih kesulitan mengakses layanan keuangan dasar.

Baca juga: Marak Skimming di Mesin ATM, Komisi XI DPR Minta Perbankan Tingkatkan Keamanan

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, adanya kesulitan tersebut disebabkan masih minimnya literasi, keterbatasan pada infrastruktur, persepsi tidak dibutuhkannya pembiayaan, informasi yang asimetris, masalah kepemilikan dokumen legal hingga keamanan siber.

“Digitalisasi merupakan game changer untuk membangun akses keuangan yang lebih inklusif,” ucap Perry dalam seminar internasional Digital Transformation for Financial Inclusion of Women, Youth, and MSMEs to Promote Inclusive Growth yang diselenggarakan secara daring dan luring, Rabu (11/5/2022).

Dirinya juga menyampaikan, terdapat tiga langkah penting untuk mengatasi tantangan UMKM berupa keterbatasan kemampuan ekonomi, literasi keuangan, dan akses infrastruktur digital.

Langkah pertama melalui pemberdayaan ekonomi, termasuk bagi perempuan untuk menjadi pengusaha mikro.

Kedua adalah peningkatan kapasitas, produktivitas, literasi dan pengelolaan keuangan melalui edukasi yang didukung inovasi dan digitalisasi proses bisnis sehingga UMKM lebih berdaya dan kompetitif.

Baca juga: Bank Mandiri Salurkan Kredit ke Sektor Infrastruktur Sebesar Rp 226,8 Triliun di Kuartal I-2022

“Ketiga adalah harmonisasi kebijakan, antara lain melalui dukungan BI terhadap UU Cipta Kerja yang merupakan regulasi penyederhanaan proses perizinan dan mendukung ekosistem UMKM dan e-commerce untuk mendorong akses UMKM ke pasar domestik dan global,” pungkas Perry.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa selama ini perempuan masih terkendala masalah jaminan.

Sementara lembaga pembiayaan cenderung memandang sebelah mata kaum muda, dan UMKM sulit mengakses pembiayaan.

Maka dari itu, diperlukannya perhatian khusus dan respon dalam Presidensi G20 di Indonesia.

“Kondisi ini perlu mendapat perhatian dan respons kebijakan. Digitalisasi inklusi keuangan, sebagai salah satu agenda Presidensi Indonesia G20 2022, dapat berperan banyak untuk mengatasi masalah tersebut,” ujar Menkeu Sri Mulyani.