Menteri Trenggono Ungkap Strategi Ekonomi Biru di Sektor Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyusun skenario penerapan ekonomi biru secara holistik.
Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak perguruan tinggi atau kampus berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program ekonomi biru di Indonesia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyusun skenario penerapan ekonomi biru secara holistik.
Hal tersebut untuk memulihkan kesehatan laut dan mempercepat pertumbuhan ekonomi kelautan yang berkelanjutan.
Menurut Menteri Trenggono, skenario tersebut diantaranya meliputi ekosistem laut sehat dan berkelanjutan, penangkapan ikan sesuai dengan potensi lestarinya yakni terukur berbasis kuota, serta budidaya ikan ramah lingkungan dan efisien.
"Kami ingin memastikan bahwa sumber daya perikanan kita akan lebih berkelanjutan," ucap Menteri Trenggono, Rabu (11/5/2022).
Baca juga: Kementerian Kelautan dan Perikanan Setujui Dokumen Materi Teknis RZWP3K Provinsi Papua
"PDB perikanan, ekspor, dan pasar perikanan dunia perlu ditingkatkan masing-masing 2 persen, 7 persen, dan 1,8 persen per tahun," sambungnya.
Menteri Trenggono juga menyampaikan Visi Indonesia 2045: Ekonomi Biru untuk Perikanan Indonesia.
Baca juga: Kadin Dorong Pembenahan Logistik Sektor Perikanan
Pihaknya memandang ekonomi biru sebagai salah satu acuan utama untuk membuat laut Indonesia berkelanjutan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat maupun nasional.
Dalam paparannya, Menteri Trenggono menjelaskan beberapa strategi dalam implementasi kebijakan ekonomi biru di Indonesia, di antaranya berupa penataan pemanfaatan ruang laut untuk perlindungan ekosistem pesisir dan laut.
Baca juga: KKP Kembali Canangkan Kampung Perikanan Budidaya, Kali Ini Kampung Lele di Kota Prabumulih
Di mana seluruh kegiatan harus sesuai dengan alokasi ruang laut, daya dukung, dan mitigasi dampaknya.
Kemudian memperluas zona inti dan peningkatan kualitas kawasan konservasi perairan hingga 30 persen dari luas laut Indonesia untuk meningkatkan fungsi serapan karbon.
Selanjutnya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan program penangkapan ikan terukur berbasis kuota.
"Saya berharap KKP dapat terus bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, peneliti, komunitas internasional, dan Lembaga Pendidikan Tinggi untuk mencapai perikanan berkelanjutan Indonesia," pungkasnya.
