Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) menilai dibukanya kembali ekspor minyak sawit mentah (CPO), bukti ketidaksiapan menteri teknis melakukan regulasi dan capaian yang diharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami kecewa terhadap Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan karena tidak mampu melakukan realisasi perintah dari bapak presiden Republik Indonesia," kata Sekretaris Jenderal DPP Ikappi Reynaldi Sarijowan, Kamis (19/5/2022).

Baca juga: Komite Pedagang Pasar Gandeng Sejumlah Pihak Distribusikan Minyak Goreng Curah

"Presiden mengharapkan agar HET (harga eceran tertinggi) bisa terpenuhi di pasar tradisional, dan barang melimpah. Tetapi faktanya kami belum mendapati minyak goreng curah itu cukup melimpah di pasar tradisional," sambung Reynaldi.

Reynaldi menyebut, Ikappi sendiri menilai ekspor CPO seharusnya dibuka agar pendapatan negara juga tetap berjalan, tetapi kebutuhan untuk di dalam negeri harus terpenuhi secara cukup.

Oleh sebab itu, kata Reynaldi, Ikappi meminta kepada kementerian teknis untuk mencari formulasi yang tepat agar distribusi bisa berjalan dengan baik, dan keberadaan minyak goreng melimpah di pasar.

Baca juga: Presiden Jokowi Disebut Bakal Cabut Larangan Ekspor CPO dan Turunannya

"Jika melimpah di pasar diharapkan harga terus menurun. Sampai detik ini harga masih di atas Rp 17 ribu, dikisaran Rp 18 ribu bahkan ada yang Rp 19 ribu per liter," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membuka kembali keran ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan minyak goreng setelah sebelumnya dilarang per 28 April 2022.

Diperbolehkannya kembali ekspor CPO dan minyak goreng disampaikan langsung oleh Presiden, pada, Kamis, (19/5/2022).

“Saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada senin 23 Mei 2022,” kata Jokowi.

Baca juga: Distribusi Minyak Goreng Curah Banyak Kendala, Rosyid Arsyad: Sulit Turun Harga & Tidak Bisa Merata

Dibukanya kembali ekspor CPO dan minyak goreng kata Presiden karena pasokan minyak goreng telah melebihi kebutuhan dalam negeri.

Presiden mengatakan kebutuhan nasional minyak goreng curah adalah sebesar kurang lebih 194.000 ton per bulannya. Pada bulan Maret lalu sebelum dilakukan pelarangan ekspor, pasokan minyak goreng jauh di bawah kebutuhan nasional yakni hanya mencapai 64,5 ribu ton.

“Namun setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan April pasokan kita mencapai 211.000 ton per bulannya melebihi kebutuhan nasional bulanan kita,” kata Presiden.

Selain pasokan, kata Presiden, harga minyak goreng curah secara nasional juga mengalami penurunan. Pada bulan April, sebelum adanya pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional minyak goreng curah berkisar kurang lebih Rp 19.800.

“Dan kini setelah adanya pelarangan ekspor harga rata-rata nasional turun menjadi Rp17.200 sampai dengan Rp 17.600,” katanya.

Dibukanya kembali keran ekspor kata Presiden, juga karena mempertimbangkan keberadaan 17 juta orang tenaga di industri sawit baik petani, pekerja dan juga tenaga pendukung lainnya.