Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Respon Pernyataan Wakil Ketua MPR, Telkom : Investasi Telkomsel ke GoTo Sesuai Tata Kelola yang Baik

PT Telkom Indonesia (Persero) memastikan dana investasi anak usahanya, Telkomsel ke PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) telah sesuai

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Respon Pernyataan Wakil Ketua MPR, Telkom : Investasi Telkomsel ke GoTo Sesuai Tata Kelola yang Baik
Seno Tri Sulistoyono/Tribunnews.com
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, saat pencatatan saham GoTo di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Syarief Hasan menilai, investasi yang dilakukan oleh PT. Telkomsel sangat merugikan, dan karena termasuk uang Rakyat maka penegak hukum harus mendalami kasus besar ini. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mempertanyakan potensi konflik kepentingan dalam investasi tersebut.

Telkomsel yang telah menyuntik GOTO hingga Rp5 Triliun adalah uang Rakyat. Kita melihat juga adanya potensi konflik kepentingan di dalam persoalan ini. Bagaimana tidak, pemilik saham besar GOTO adalah lingkaran keluarga dari beberapa nama pejabat pemerintahan di negeri ini sehingga banyak masyarakat yang bertanya-tanya," ungkap Syarief Hasan.

Ia juga mempertanyakan poin perjanjian kerjasama PT. Telkomsel dengan GOTO. Juga mengingatkan posisi PT. Telkomsel sebagai anak perusahaan BUMN.

"Tentu kita bertanya-tanya, apa yang menjadi aset dari GOTO ini sehingga PT. Telkomsel sangat berani berinvestasi triliunan rupiah? Harusnya ini semua dijelaskan secara terbuka dan transparan oleh PT. Telkomsel dan sebaiknya di audit dan hasilnya disampaikan ke Rakyat," Ungkap Syarief Hasan.

Baca juga: Terus Tertekan, Empat Hari Saham GOTO Anjlok, Menjauh dari Harga IPO

"Perlu diingat bahwa PT. Telkomsel adalah anak perusahaan BUMN PT. Telkom. Perusahaan ini adalah milik negara sehingga merugikan perusahaan akibat kebijakan yang salah tentu masuk kategori merugikan negara," tegasnya.

Politisi senior Partai Demokrat ini juga mengingatkan Menteri BUMN untuk melakukan evaluasi.

"Menteri BUMN harus mengambil tanggungjawab untuk melakukan evaluasi dan harus menghindari konflik kepentingan. Kita tidak ingin mendengar BUMN rugi karena kebijakan keliru dan cenderung merugikan negara akibat adanya kepentingan pribadi," tutup Syarief Hasan mengingatkan.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas