TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mengurusi persoalan minyak goreng.

Berkaitan dengan tugas tersebut, Luhut mengungkapkan pemerintah akan melakukan audit terhadap semua perusahaan yang mengelola hasil kelapa sawit setelah larangan ekspor dicabut.

“Untuk kali pertama nanti kita akan melakukan audit kepada semua perusahaan kelapa sawit yang belum pernah sepanjang sejarah kita lakukan,” kata Luhut kepada Pers di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022).

Baca juga: Pimpinan Komisi IV DPR Dorong Transparansi Dana Sawit di BPDPKS

Luhut mengatakan, proses audit akan dimulai Juni mendatang. Audit tersebut merupakan tindak lanjut setelah sebelumnya Indonesia dilanda kelangkaan minyak goreng.

Audit yang akan dilakukan oleh luhut tersebut menaungi luas dari perkebunan kelapa sawit Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan Lahan (HPL), sistem produksinya hingga status dari perusahaan itu sendiri.

“Proses audit akan dilaksanakan pada Juni mendatang. Nanti kami audit juga semua perusahaan kelapa sawit mulai dari luasnya berapa, suratnya, HGU-nya, HPL-nya dan statusnya agar semuanya jelas,” tambahnya.

Bahkan katanya, pemerintah juga akan mengaudit perusahaan sawit terhadap kantor pusat perusahaan sawit.

Pemerintah juga akan melarang perusahaan sawit berada di luar negeri dan wajib berada di Indonesia. Hal ini agar negara dapat menarik pajak dari perusahaan-perusahaan tersebut.

"Tidak boleh ada headquarter kelapa sawit yang di luar wilayah Republik Indonesia. Harus di Indonesia, supaya pajaknya (masuk)," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Cabut Larangan Ekspor CPO, Pengamat: Petani Sawit Bernapas Lega

Dalam kesempatan itu, Luhut juga memastikan polemik minyak goreng ini akan segera berakhir dan kondusif. Hal itu ditandai dengan suplai minyak goreng yang sudah mulai banyak di pasaran sehingga harga pun mulai turun.

“Suplai hari ini sudah lebih cukup, lebih dan sekarang harga sudah mulai turun. Kita akan pastikan distribusi jalan, penyaluran jalan dan pengawasan akan dilakukan oleh satgas pangan,” tegasnya.

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan tugas baru dari Jokowi untuk menuntaskan permasalahan terkait minyak goreng dalam acara Dies Natalis GAMKI ke-60 yang ditayangkan via akun Youtube GAMKI Balikpapan, 21 Mei 2022.

Mulanya, dia menceritakan pengalamannya dalam menangani pandemi Covid-19. Seperti diketahui, Luhut merupakan Koordinator PPKM Jawa-Bali. "Kenapa itu bisa? Karena kita kerjakan dengan kompak, kita kerjakan dengan data," katanya.

Luhut kemudian bercerita perihal amanah tambahan Jokowi untuk menangani masalah seputar minyak goreng.

"Sekarang saya nanganin juga nih masalah apa minyak goreng, saya perintah presiden. Kita sudah ketemu bentuknya ya. Mudah-mudahan insya Allah ini akan bisa terselesaikan dengan cepat," ujarnya.

Sumber: Kontan