Konflik Geopolitik Bikin Anggaran Kementerian dan Lembaga Banyak Dipangkas
Banyak negara menahan tidak melakukan ekspor sementara waktu dan berdampak terhadap penyesuaian keuangan negara.
Penulis: Yanuar R Yovanda
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Yusuf Rendy Manilet mengatakan, berdasarkan indikator ekonomi global, terutama harga komoditas dan harga pangan masih diselimuti ketidakpastian akibat dari konflik geopolitik Rusia dan Ukraina.
Selain itu, juga dipengaruhi oleh banyak negara yang menahan untuk tidak melakukan ekspor sementara waktu, sehingga berdampak terhadap penyesuaian keuangan negara.
"Dengan ketidakpastian pergerakan harga komoditas dan pangan bisa berubah sewaktu-waktu dan jangka waktu yang cepat, ini bisa berdampak terhadap banyak hal. Termasuk di dalamnya kebutuhan belanja negara yang berkaitan dengan kementerian dan lembaga," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews.com, Senin (6/6/2022).
Yusuf mengungkapkan, pemangkasan anggaran ini sebenarnya bukan merupakan langkah yang baru dilakukan pemerintah melalui Kementerian Keuangan.
Baca juga: Salahkan Barat, Putin Tegaskan Krisis Pangan dan Energi Dunia Bukan karena Invasi Rusia
"Sebab langkah untuk memangkas anggaran kementerian dan lembaga sudah pernah dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini selaras dengan upaya pemerintah pusat dalam mendorong konsolidasi fiskal di tahun depan," katanya.
Langkah ini dinilainya bukan tanpa konsekuensi, karena bisa berakibat semakin kecilnya atau tertekannya kontribusi belanja pemerintah dalam pos produk domestik bruto (PDB) nanti.
Baca juga: Masalah Pangan Dunia Bisa Bikin Indonesia Dijajah Lagi? Megawati: Bukan Tak Mungkin
Apalagi jika belajar dari episode penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah pada 2016 silam, ketika itu pertumbuhan ekonomi dari pos belanja pemerintah mengalami kontraksi atau berada di level pertumbuhan negatif.
"Hal itu terjadi setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga. Alhasil, kebijakan ini tentu akan semakin menekan kontribusi belanja pemerintah dalam pos PDB nanti, padahal pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di level 5 persen atau lebih tinggi pada tahun ini," pungkas Yusuf.