TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Permasalahan minyak perdagangan minyak goreng belum kelar, pemerintah membuat wacana baru lagi.

Kali ini pemerintah menyatakan bakal menghapus keberadaan minyak goreng curah.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan hal tersebut beberapa waktu lalu.

Hal tersebut dilakukan karena minyak goreng curah dianggap tidak higienis, dan nantinya akan digantikan dengan minyak goreng dengan kemasan yang sederhana.

Sebenarnya kebijakan itu akan diambil pada awal Januari lalu, akan tetapi dibatalkan.

Baca juga: Indonesia Perluas Pasar Ekspor CPO dan Minyak Goreng ke Pakistan

Menanggapi wacana pemerintah tersebut sejumlah pengusaha menyatakan ketidaksetujuannya.

Waktunya Kurang Tepat

Pelaku usaha Warung Tegal (Warteg) menolak rencana pemerintah menghapus minyak goreng curah. Menurut mereka momentum penghapusan kurang tepat.

Ketua Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni mengatakan, kebijakan penghapusan minyak goreng curah, seharusnya dibarengi dengan pemberian alternatif kepada masyarakat.

"Saya kira belum waktunya untuk dihapus kecuali pemerintah sudah punya alternatif minyak goreng kemasan seharga minyak goreng curah," ujar Mukroni saat dihubungi, Selasa (14/6/2022).

Mukroni berujar, para pelaku usaha Warteg mengeluhkan rencana tersebut. Sebab, saat ini harga minyak goreng curah saja masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Harga minyak goreng curah para pedagang Warteg masih mengeluh apalagi diiringi harga sembako yang melangit," imbuh Mukroni.

Baca juga: Harga Minyak Goreng Terbaru Hari Ini Minggu, 12 Juni 2022: Barco, SunCo, Bimoli hingga Sania

Diketahui, pemerintah berencana menghapus minyak goreng curah secara bertahap. Minyak goreng curah dinilai kurang higienis. Penghapusan akan dilakukan secara bertahap dan digantikan dengan minyak goreng kemasan.

"Saya pikir pemerintah memprioritaskan harga-harga sembako untuk distabilkan ketimbang mewacanakan hapusnya minyak curah," tutur Mukroni.