Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Soal Laporan Bank Dunia, Pemerintah Diminta Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Oleh karena itu, ucap Anis, pemerintah harus waspada dan tepat dalam melaksanakan setiap kebijakan, termasuk dalam pengelolaan APBN.

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Soal Laporan Bank Dunia, Pemerintah Diminta Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter
dok. DPR RI
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengingatkan pemerintah agar hati-hati dalam melaksanakan dan menentukan kebijakan, baik fiskal maupun moneter. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Negara (BAKN) DPR RI Anis Byarwati mengingatkan pemerintah agar hati-hati dalam melaksanakan dan menentukan kebijakan, baik fiskal maupun moneter.

Anis berujar, hal itu dalam rangka menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut ekonomi 60 negara di dunia akan ambruk, berdasarkan data dari World Bank atau International Monetary Fund (IMF).

"Tentu saja menjadi warning bagi Indonesia khususnya. Artinya Indonesia harus ekstra hati-hati dalam melaksanakan kebijakan baik fiskal maupun moneternya," kata Anis dalam keterangannya, Selasa (21/6/2022).

Baca juga: Rupiah Berpotensi Menuju Rp 15 Ribu, Jokowi Akui Beban Fiskal Berat

Apalagi, lanjut dia, di tengah kondisi dunia yang sedang menghadapi ancaman krisis pangan dan energi. Indonesia juga pasti menjadi salah satu negara yang terdampak kondisi tersebut, ditambah dengan masyarakat yang tengah kesulitan menghadapi kenaikan sejumlah harga komoditas.

"Himpitan harga-harga yang melambung tinggi, naiknya angka kemiskinan dan pengangguran, serta proses pemulihan ekonomi pasca Covid-19 masih menjadi masalah nasional," ujar Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

Oleh karena itu, ucap Anis, pemerintah harus waspada dan tepat dalam melaksanakan setiap kebijakan, termasuk dalam pengelolaan APBN.

Berita Rekomendasi

Apalagi sekarang sedang dalam tahap penyusunan anggaran tahun 2023. Maka, politik anggaran negara sangat penting untuk memastikan bahwa APBN disusun sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut perekonomian dunia kini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Sederet ancaman menanti, bahkan bisa mengakibatkan puluhan negara alami kejatuhan ekonomi.

Baca juga: Defisit Perdagangan Luar Negeri Jepang Mencapai 5 Triliun 374,9 Miliar Yen Tahun Fiskal 2021

"Bank Dunia, IMF menyampaikan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya, yang 40 diperkirakan pasti," kata Presiden Joko Widodo, Rabu (14/6/2022).

Situasi ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang belum selesai disambung oleh perang Rusia dan Ukraina. Banyak negara kini harus menghadapi lonjakan harga energi dan pangan sehingga membuat inflasi meroket.

Laporan Bank Dunia menyebutkan beberapa negara yang diramal akan alami resesi. Salah satunya Rusia yang tahun ini diperkirakan -8,9 persen. Negara lainnya adalah Ukraina dengan -45,1 persen, Kirgistan -2 persen dan Moldova -0,4 persen.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas