Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia diminta mengelola utang luar negerinya secara baik, setelah negara Sri Lanka mengalami bangkrut.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, pemerintah Indonesia harus bisa mengelola utang dengan baik, di mana utang sekarang sudah hampir dua kali lipat dibandingkan ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat.

"Bangkrutnya Sri Lanka jadi alarm bagi pemerintah kita," kata Huda saat dihubungi, Kamis (23/6/2022).

Tercatat, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2022 sebesar 409,5 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 412,1 miliar dolar AS.

Baca juga: Ekonomi Bangkrut, Ribuan Orang Mulai Bermigrasi, Sri Lanka Kini Terancam Darurat Kemanusiaan

Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral).

Menurutnya, bangkrutnya Sri Lanka relatif tidak akan berdampak ke negara asia lainnya seperti Indonesia, karena perdagangan luar negeri Sri Lanka cukup kecil dan produk domestik brutonya pun kecil di ekonomi global.

Baca juga: Mengapa Sri Lanka Bangkrut? Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe Sebut Negaranya Telah Runtuh

"Tapi bangkrutnya Sri Lanka harus menjadi pelajaran berharga, bagaimana pengelolaan utang yang buruk di Sri Lanka bisa mendatangkan musibah ekonomi," ujar Huda.