Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, MOSKOW - Rusia gagal membayar utang luar negeri untuk pertama kalinya sejak tahun 1918, menunjukkan puncak dari sanksi Barat yang semakin keras yang menutup rute pembayaran ke kreditur luar negeri.

Melansir dari Bloomberg, selama berbulan-bulan, Rusia berusaha menemukan jalan di sekitar sanksi yang dijatuhkan pihak Barat setelah invasinya ke Ukraina.

Namun pada Minggu (26/6/2022) kemarin, masa tenggang untuk pembayaran bunga sekitar 100 juta dolar AS akan jatuh tempo hari ini (27/6/2022). Rusia memasuki default utang luar negeri pertama sejak 1918.

Baca juga: Beda dengan Barat, Turki Tak Jatuhkan Sanksi pada Rusia karena Bisa Rugi

Ini menjadi penanda sanksi Barat mulai mengguncang ekonomi, keuangan dan politik Rusia. Cadangan bank sentral negara itu telah dibekukan, dan bank-bank Rusia terputus dari sistem keuangan global.

Rusia telah menolak menunjukkan kegagalan membayar utang luar negeri (default), dan mengatakan masih memiliki dana untuk menutupi tagihan pembayaran. Saat mencoba untuk menemukan jalan keluar, Moskow mengumumkan pada pekan lalu, akan beralih untuk membayar utang negara sebesar 40 juta dolar AS dalam rubel, dan mengkritik situasi "Force Majeure" yang sengaja diciptakan pihak Barat.

Force majeure merupakan situasi keadaan di mana debitur gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur dikarenakan kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan, seperti bencana alam, epidemik, kerusuhan, perang, dan sebagainya.

Baca juga: Negara-negara G7 Umumkan Larangan Impor Emas Rusia, Ekonomi Moskow Bakal Terguncang

“Ini adalah hal yang sangat, sangat langka, di mana pemerintah yang sebaliknya memiliki sarana dipaksa oleh pemerintah eksternal menjadi default. Ini akan menjadi salah satu default DAS besar dalam sejarah," kata analis senior di Loomis Sayles & Company LP, Hassan Malik.

Upaya Rusia untuk menghindari default terjadi saat akhir Mei lalu ketika Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) secara efektif memblokir Moskow untuk melakukan pembayaran.

Sementara default formal sebagian besar akan bersifat simbolis, mengingat Rusia saat ini tidak dapat melakukan peminjaman secara internasional, dan dirasa tidak perlu melakukan peminjaman berkat pendapatan ekspor minyak dan gasnya yang berlimpah.

Kementerian Keuangan Rusia mengatakan telah melakukan pembayaran ke National Settlement Depository (NSD) dalam bentuk mata uang euro dan dolar, menambahkan bahwa pihaknya telah memenuhi kewajiban.

Namun beberapa pemegang obligasi Taiwan mengaku belum menerima pembayaran pada hari ini.

Bagi banyak pemegang obligasi, tidak menerima pembayaran uang yang terutang tepat waktu ke rekening mereka, maka kondisi ini bisa dikatakan default.

Tanpa tenggat waktu pasti yang ditentukan dalam prospektus, Rusia kemungkinan memiliki waktu pembayaran hingga akhir hari kerja berikutnya untuk membayar pemegang obligasi.

Selama krisis keuangan Rusia dan runtuhnya rubel pada tahun 1998, pemerintah Presiden Boris Yeltsin gagal membayar utang obligasi domestiknya sebesar 40 miliar dolar AS, namun berhasil melakukan pembayaran utang luar negerinya.

Terakhir kali Rusia gagal membayar utang luar negerinya terjadi seabad yang lalu, selama Revolusi Bolshevik ketika Vladimir Lenin menolak untuk membayar utang Kekaisaran Rusia pada tahun 1918.