Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VI DPR Dewan menyetujui usulan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2023 dan inisiatif tambahan modal ke sejumlah BUMN lewat rights issue tahun ini.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) adalah salah satu BUMN yang mendapat PMN senilai Rp2,98 triliun.

"BUMN selalu berada di garda terdepan dalam menjalankan agenda pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah. Kami mendukung dan menyetujui seluruh usulan PMN yang diajukan Kementerian BUMN,” kata anggota Komisi VI DPR Evita Nursyanti yang ditulis Selasa (5/7/2022) 

Setelah mendapat persetujuan DPR, BTN masih perlu menunggu lampu hijau dari Kementerian Keuangan. Mengacu ke pagu PMN yang diterima, maka nilai penerbitan saham baru atau rights issue diperkirakan mencapai Rp4,96 triliun.

Jumlah tersebut untuk mempertahankan porsi saham pemerintah di BTN sebesar 60 persen, sisanya adalah investor publik 40 persen. 

Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan, keputusan PMN untuk BTN tepat dan bernilai strategis untuk penguatan modal dan kapasitas pembiayaan lebih besar, tetapi juga masyarakat. 

“Yang paling banyak menikmati manfaat dari tambahan modal adalah segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Piter.

Baca juga: Sektor Keuangan Mendominasi Rencana Rights Issue Tahun Ini

 Menurutnya, pasca rights issue BTN punya kemampuan lebih besar untuk menyalurkan kredit subsidi sekaligus menekan angka backlog perumahan yang jadi agenda pemerintahan Presiden Jokowi di program Sejuta Rumah Rakyat. 

"Sektor riil juga ikut ketiban berkah, karena pertumbuhan sektor properti bisa berdampak langsung terhadap 174 sektor usaha lainnya. Sektor ini terbukti mampu membangkitkan ekonomi nasional paska pandemi,” katanya.

Baca juga: Dikuasai BPKH, Bank Muamalat Segera Gelar Rights Issue Rilis 39,81 Miliar Saham Baru

 Pada rapat kerja sebelumnya, manajemen mengatakan penambahan modal selain memberikan dampak positif kepada bank, juga meningkatkan kemampuan bank menyalurkan kredit untuk menekan angka backlog perumahan terutama di segmen MBR.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2020, angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta.

"Pemerintah sangat mensupport BTN. Saat ini lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan rumah yang harus didukung, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Tambahan PMN akan menambah kecepatan kami menyalurkan pembiayaan. Kalau tanpa PMN tetap bisa ekspansi tetapi akan lebih lambat," ujar Haru.

Baca juga: Hadapi Pandemi Covid-19, Rights Issue Jadi Stratagi Perusahaan Cari Modal

Menurut hitungan BTN, setiap penambahan modal sebesar Rp 1 triliun akan mendorong penyaluran kredit sekitar Rp 12 triliun.