Dengan rencana PMN Rp 2,98 triliun yang mewakili 60 persen saham pemerintah di BTN,  total tambahan modal yang bisa didapat perseroan dari rights issue akan mencapai Rp 4,9 triliun.

Tambahan PMN yang diberikan pemerintah itu bisa meningkatkan kapasitas kredit hingga Rp 58,8 triliun. Angka itu didapat dengan mengkalikan Rp4,9 triliun dengan Rp 12 triliun.

“Modal atau equity merupakan harta pemegang saham yang menjadi penyangga apabila terjadi risiko kerugian kredit macet. Oleh karena itu, BTN tetap membutuhkan likuiditas dari dana masyarakat maupun pasar modal untuk melakukan ekspansi kredit,” katanya.  

Untuk menurunkan angka backlog perumahan, pemerintah juga memberikan bantuan likuiditas kepada perbankan lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk membiayai rumah subsidi sebesar 75 persen dan 25 perse sisanya berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bank. 

Tahun ini pemerintah memberikan kuota FLPP sebanyak 200.000 unit atau senilai Rp 28 triliun, naik dari realisasi tahun 2021 yang mencapai 178.728 unit.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pihaknya akan memperhatikan dan memperdalam masukan serta catatan dari beberapa fraksi yang telah hadir dan memastikan PMN membawa hasil yang baik dan maksimal kepada negara juga terhadap pelayanan publik. 

"Kalau dilihat dari data-datanya kontribusi yang sudah diberikan BUMN kepada negara kurang lebih sebesar Rp1.200 triliun yang terdiri dari pajak, dividen dan bagi hasil. Untuk 10 tahun terakhir itu totalnya kurang lebih Rp4.013 triliun," kata dia.

Artinya dalam 3 tahun terakhir ini ada kenaikan masing-masing pertahunnya Rp50 triliun lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya secara kumulatif tentu inilah hasil daripada upaya kerja sama antara kementerian BUMN dan Komisi VI.

Dia mengatakan, kementeriannya menargetkan dividen di tahun 2023 hingga 2024 sekitar Rp50 triliun. Dividen tahun 2022 mencapai Rp39,7 triliun, sehingga nantinya PMN dan dividen dapat berimbang.