Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM. JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan hitungan besaran subsidi BBM yang diberikan pemerintah ke pemilik kendaraan bermotor.

Luhut mengatakan, jumlah subsidi tiap kendaraan roda empat sekira Rp 19,2 juta per tahun dan kendaraan roda dua sekira Rp 3,7 juta per tahun.

"Dengan harga BBM sekarang, subsidi mobil berpenumpang Rp 19,2 juta per tahun tiap 1 mobil, dan 1 sepeda motor Rp 3,7 juta per tahun.

Baca juga: UPDATE Harga BBM Terbaru 11 Juli 2022: Pertamax Turbo, Dexlite hingga Pertalite

Kalau ada 136 juta (kendaraan bermotor), hitung saja subsidinya," ujarnya di Area Parkir VIP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Selasa (12/7/2022).

Lebih lanjut, dia menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar jumlah subsidi yang besar tersebut, bisa dikurangi.

"Kita menghitung semua yang bisa kita kurangi, itu sekarang sedang jalan. Saya yakin pemerintah bisa melakukan itu," kata Luhut.

Diberitakan sebelumnya, Kantor Staf Presiden mengapresiasi tingginya animo publik terkait pengaturan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar menggunakan MyPertamina.

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) mencatat, sejak diterapkan pada 1 Juli hingga 4 Juli 2022.

Sebanyak 50.000 kendaraan telah didaftarkan sebagai pengguna BBM subsidi, baik melalui aplikasi MyPertamina atau website subsidi tepat.mypertamina.id.

Baca juga: Pendaftar BBM Subsidi di MyPertamina Tembus 50 Ribu Kendaraan

Sementara, jumlah downloader aplikasi MyPertamina pada periode yang sama, mencapai 4 juta.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Hageng Nugroho menilai, tingginya animo masyarakat tersebut, menunjukkan adanya kesepahaman antara masyarakat dengan pemerintah, bahwa penyaluran BBM bersubsidi harus ditata ulang agar lebih tepat sasaran.

"Telah terbangun pemahaman dan kesadaran di masyarakat agar BBM bersubsidi tak bocor ke kalangan atas. Ini lompatan besar untuk mewujudkan subsidi berkeadilan," kata Hageng, di Jakarta, Rabu (6/7).