Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, NUSA DUA - Kepala keuangan Group of Twenty (G20) pada Sabtu (16/7/2022) kemarin berkomitmen mengatasi krisis pangan global dan meningkatnya utang, serta membuat beberapa terobosan kebijakan di tengah perbedaan pendapat terkait perang di Ukraina, pada pertemuan yang diadakan dua hari di Indonesia.

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS), Janet Yellen menjawab pertanyaan yang berkembang mengenai peran G20 dalam mengatasi masalah global, dengan mengatakan perbedaan telah mencegah menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 untuk mengeluarkan komunike formal. Namun Yellen menambahkan, G20 memiliki konsensus kuat untuk mengatasi krisis pangan yang semakin memburuk.

Baca juga: Sri Mulyani Bilang Krisis Pangan sebagai Dampak Perang Bikin Sulit Menkeu Negara G20

Dilansir dari Reuters, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani mengungkapkan sebagian besar topik telah disepakati seluruh anggota, kecuali pernyataan khusus mengenai perang di Ukraina.

Negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia atas serangan yang dilancarkan Moskow ke Ukraina. Sementara negara-negara G20 lainnya, termasuk China, India dan Afrika Selatan memilih tidak memberikan tanggapan mereka.

"Ini adalah waktu yang menantang karena Rusia adalah bagian dari G20 dan tidak setuju dengan kita semua tentang bagaimana mengkarakterisasi perang," kata Yellen.

Namun Yellen menegaskan ketidaksepakatan seharusnya tidak mencegah kemajuan dalam menekan isu-isu global.

Menteri Keuangan Rusia menghadiri pertemuan tersebut secara virtual, sementara wakilnya hadir secara langsung. Menteri Keuangan Ukraina juga menghadiri pertemuan itu secara virtual, dan menyerukan agar sanksi yang diterima Rusia harus lebih berat.

Sementara itu, semua anggota G20 sepakat krisis pangan memang membutuhkan perhatian khusus. Sri Mulyani bahkan menyerukan untuk menghapus perlindungan perdagangan yang mencegah aliran pasokan makanan.

Untuk mengatasi masalah pasokan pangan dan pupuk, G20 akan membentuk forum bersama antara menteri keuangan dan pertanian. Forum serupa telah dibentuk antara menteri keuangan dan kesehatan untuk mengatasi permasalahan terkait pandemi Covid-19.

Para analis mengatakan, kegagalan untuk menyepakati sebuah komunike mencerminkan kelemahan kelompok ini.

Baca juga: Presiden Jokowi Terima Delegasi Bank Dunia di Istana, Bahas G20 di Bali hingga Ekonomi Indonesia

"Kami berada dalam momen tanpa kemudi dalam ekonomi dunia dengan G20 lumpuh oleh perang Putin dan G7 tidak dapat memimpin barang publik global," kata Kepala Pusat Kebijakan Pembangunan Global di Boston University, Kevin Gallagher.

Anggota G20 telah bersatu pada awal merebaknya pandemi Covid-19, namun kelompok ekonomi ini gagal menghasilkan keputusan yang signifikan untuk meredam kesulitan pembayaran utang negara-negara berpenghasilan rendah.

Negara-negara Barat, menekan China untuk merestrukturisasi kontrak utang, namun sayangnya pejabat China tidak dapat menghadiri pertemuan ini secara langsung, sehingga diskusi sedikit terkendala.

Kepala Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva mengungkapkan lebih dari 30 persen negara berkembang dan 60 persen negara berpenghasilan rendah, hampir atau sedang mengalami kesulitan pembayaran utang.

"Situasi utang memburuk dengan cepat dan mekanisme yang berfungsi dengan baik untuk penyelesaian utang harus ada," katanya.

Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan G20 juga berupaya untuk mendorong lebih lanjut penerapan Kerangka Kerja Bersama untuk Perlakuan Utang di luar inisiatif penangguhan pembayaran utang secara tepat waktu, tertib dan terkoordinasi.

Menteri Keuangan Indonesia ini menambahkan, akan ada diskusi untuk membahas pembuatan kerangka kerja menjadi lebih efektif untuk negara-negara yang membutuhkan.