Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Cegah Praktik Pemalsuan Air Kemasan Galon, BPKN Minta Tata Kelola Distribusi Segera Dibenahi

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendorong adanya pembenahan tata kelola distribusi air minum dalam kemasan galon.

Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Cegah Praktik Pemalsuan Air Kemasan Galon, BPKN Minta Tata Kelola Distribusi Segera Dibenahi
KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR
Ilustrasi komplotan pemalsu Aqua galon. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendorong adanya pembenahan tata kelola distribusi air minum dalam kemasan galon. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mendorong adanya pembenahan tata kelola distribusi air minum dalam kemasan galon.

Anggota Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN, Slamet Riyadi mengatakan, pembenahan ini harus dilakukan agar praktik kecurangan atau pemalsuan tidak lagi terjadi.

Diketahui sebelumnya, praktik pemalsuan air minum kemasan galon kembali ramai menjadi sorotan.

Terbaru, pihak Kepolisian menemukan praktik pemalsuan di daerah Panggung Rawi, Kota Cilegon, Banten.

Baca juga: Cara Menghindari Beli Air Mineral Kemasan Palsu

Para pelaku mengaku memproduksi sebanyak 100 galon per hari atau sebanyak 2.500 galon per bulannya. Bahkan para pelaku sudah beroperasi selama 2 tahun di Kota Cilegon.

Dan barang palsu ini telah diedarkan dan tersebar luas di wilayah Kota Cilegon dan Serang.

BERITA TERKAIT

"Titik lemah berada pada hilir, seringkali penjual atau warung yang bukan agen resmi, tergiur tawaran galon isi ulang yang lebih murah daripada biasanya," ucap Slamet Riyadi kepada Tribunnews, Rabu (27/7/2022).

"Hal ini karena faktor ekonomi, mereka ambil dan ternyata itu palsu dan ujungnya membahayakan keselamatan konsumen," sambungnya.

Slamet juga mengungkapkan, labelisasi juga bisa menjadi cara jitu untuk menangkal adanya praktik pemalsuan air minum dalam kemasan galon.

Misalnya, dengan label sekaligus segel yang sekali buka. Sehingga label ini dapat digunakan sebagai jaminan mutu dan keaslian.

BPKN mendorong adanya pencantuman agen resmi agar masyarakat tercegah dari membeli air kemasan galon palsu.

"Untuk agen resmi memang sudah sepatutnya ada, sehingga terjamin mutu dan kualitas barang," papar Slamet.

Baca juga: Mengenal Lebih Dekat Oli Sintetis dan Mineral, Apa Saja Perbedaan dan Karakter Pemakaiannya?

"Hal ini sesuai dgn Pasal 4 Huruf C. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi Hak Konsumen adalah, hak Atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal Halim menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan kajian terkait fenomena pemalsuan air minum kemasan dalam galon.

Kajian yang dilakukan BPKN telah menghasilkan sejumlah poin-poin rekomendasi, dan hasilnya telah dikirimkan kepada Pemerintah Daerah setempat melalui Dinas Kesehatan.

“Soal galon isi ulang ini sudah menjadi kajian kami sejak tahun lalu, dan rekomendasinya sudah kami berikan kepada Pemerintah Daerah atau Dinas,” ujar Rizal kepada Tribunnews, Senin (25/7/2022).

Dalam kajian tersebut, terdapat 3 poin rekomendasi. Yang pertama, rekomendasinya terkait dengan kehigienisan air galon isi ulang.

Baca juga: Rumor Minta Air Galon Mineral saat Mandi Setiap Manggung, Raisa: Gak Ada Bukti Foto Tapi Percaya Aja

Kemudian yang kedua, terkait dengan pengawasan atas kerentanan terkontaminasi mikroplastik baik pada saat pengambilan di sumber, distribusi, hingga tempat penyimpanan air minum kemasan galon.

Dan rekomendasi yang ketiga yaitu meminta Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan monitoring secara berkala. Terkait dengan izin, pembersihan tangki, dan mengevaluasi sumber tempat pengambilan air.

“Rekomendasi itu dulu yang kita sampaikan. Semoga ini direspon dengan baik oleh Dinas Kesehatan setempat,” ungkap Rizal.

Agar kejadian yang serupa tidak terjadi lagi, Rizal meminta seluruh pihak untuk bekerjasama. Termasuk para pelaku usaha dan juga Asosiasi

“Di sisi lain kita juga meminta pelaku usaha di industri ini untuk bisa melakukan penertiban di sektornya,” papar Rizal.

“Jadi Asosiasinya juga dapat ikut berpartisipasi, kemudian membantu Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota untuk bisa menghindari perbuatan-perbuatan kegiatan pemalsuan dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas