TRIBUNNEWS.COM, KUPANG -- Hari ini (Kamis, 4/8/2022) pengelola Taman Nasional Komodo (TNK) akan memberikan penjelasan terkait isu pengelolaan yang sedang hangat-hangatnya.

Komisaris utama PT Flobamor Dr. Samuel Haning kepada Pos Kupang mengatakan, akan menjelaskan informasi terkait TNK.

Gubernur NTT Viktor Laiskodat yang dihubungi lagi, pada Rabu 3 Agustus 2022 malam, mengenai belum adanya peraturan daerah (Perda) mengatur kenaikan tarif baru di TNK, tidak memberikan jawaban. Pesan WhatsApp yang dikirim juga tidak direspon.

Namun sebelumnya, politisi NasDem itu mengatakan berkaitan dengan regulasi akan ditetapkan sembari proses kenaikan tarif itu diberlakukan.

"Ya itu betul, nanti kita ke Perda. Pasti. Kita menuju ke sana. Sambil berjalan kita akan ke perdakan. Kita terus berjalan," kata gubernur, Senin 1 Agustus 2022 kepada wartawan.

Pemerintah menetapkan tarif masuk TNK sebesar Rp 3,75 juta menuai polemik. Pekerja wisata di labuan Bajo melakukan aksi mogok selama satu bulan.

Baca juga: Tarif Masuk ke Pulau Komodo Naik, Pekerja Wisata dan Masyarakat di Labuan Bajo Mogok Sebulan

Pada sisi lain Viktor tetap mendorong PT Flobamor untuk mengelola pariwisata di Pulau Komodo dan Pulau Padar di Taman Nasional Komodo (TNK) Labuan Bajo, Manggarai Barat NTT.

Ia beralasan PT Flobamor merupakan perusahaan daerah yang tentu harus diberi peran.

"Selama ini siapa yang kelola. Coba selama ini siapa kelola. Jadi kalau ribut tentang Flobamor, Flobamor itu PT di Angkasa Pura, PT di Jawa, PT dimana, PT dimana itu. Punya Viktor Laiskodat atau punya siapa.

Punya Pemerintah atau punya siapa pribadi. Maksudnya supaya nantinya kepentingannya jelas dan segala macam, gitu loh. Ya kalau nggak mau ya sudah kasih yang lain, kasih saja di luar kalau sepakat. Tapi kan jangan, ini punya Pemerintah NTT," jelasnya, Senin 1 Agustus 2022.

Ia mengaku, PT Flobamor diawasi oleh DPRD publik, akuntan negara hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Jikapun ada potensi penggunaan keuangan yang tidak sesuai maka berakibat pada proses hukum. Viktor justru menilai ada yang coba bermain-main menolak PT Flobamor mengelola dua pulau itu pada sektor wisata.

"Sebagai gubernur saya mendorong itu, tapi kalau teman-teman publik oh jangan, kami mau kasih PT antabranta dari mana. Selama ini siapa yang kerja itu, coba jelaskan saya. Buktikan bahwa selama ini ada yang mengelola tempat itu dan menguntungkan bagi provinsi ini dan bagi masyarakat sini. Coba tunjukkan siapa itu olah. Ada yang olah itu? ya udah makanya," kata Viktor.

Mesti ada Aturannya