TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Islam Nusantara Foundation (INF) menggelar diskusi dengan mengangkat tema strategis model penguatan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan di kantor INF Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/8/2022).

Dewan Pembina INF, KH Said Aqil Siroj mengatakan bahwa diskusi sebagai bentuk keprihatinan melihat kondisi ekonomi masyarakat.

"Ini merupakan kepedulian kita keprihatinan INF, nasib rakyat terutama warga NU yang masih kelaparan masih di bawah kemiskinan masih membutuhkan pendampingam afirmasi dam semampu kita harus berbuat apa yang kita," katanya.

Kiai Said menuturkan ekonomi syariah sangat berat tantangannya, pemerintah diminta serius dan secara totalitas menjalankan ekonomi syariah.

"Ekonomi syariah masih menghadapi tantangan berat, harus ada kepedulian dari pemerintah. Kalau pemerintah masih enggan secara total ekonomi syariah enggak akan jalan. Kalaupun berjalan sangat tersendat-sendat, Ini berat sekali bicara konsep ekonomi syariah. Masalahnya besar, sangat banyak. Harus ada betul-betul kemauan dari pemrintah untuk membesarkan bank syariah," paparnya

Sementara itu Ketua INF, Helmy Faishal Zaini menjelaskan bahwa INF hadir dengan spirit menjaga moderasi beragama serta merawat pemikiran

"Jadi INF didirikan dengan spirit menjaga moderasi beragama karena tidak terelakan indonesia sebagai negara yang memang bukam disebut negara agama, tapi indonesia yang masyarakatnya beragama. Untuk itu INF hadir untuk senantias merawat tradisi pemikiran serta langkah-langkah keumatan agar kita tetap dalam bingkai pancasila dan NKRI," ujarnya

Ini merupakan, Lanjut Helmy Faizal, konsensus daripada pendirinya bahwa kita mendirikan negara ini atas dasar keanekaragaman suku, ras dan bangsa, melalui kajian kajian tadi soal ekonomi adanya disparitas kesejenajngan.

Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University, Profesor Muladno, mengatakan, bahwa konsep penguatan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan dapat dicapai melalui pemberdayaan potensi lokal dan pembangunan usaha di pedesaan.

“Penguatan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan dapat diwujudkan dalam usaha peternakan, dimana peternak asli dan peternak lokal dapat berkolaborasi membentuk komunitas peternak rakyat,” kata Profesor Muladno.

Baca juga: Ketua Umum Koperasi Syariah 212 Akui Terima Aliran Dana Rp10 Miliar dari ACT

Muladno mengatakam, bahwa konsep usaha peternakan yang dapat dijalankan oleh komunitas peternak rakyat, yaitu industri penggemukan sapi.

Komunitas peternak rakyat (KPR) harus membentuk korsium bisnis dengan Gapoktan dan Bumdes yang ada di daerahnya dalam penyediaan bahan pakan ternak, pengolahan limbah dan pemasaran produk.

Disisi lain, diperlukan juga peran dari pemernitah kabupaten sebagai fasilitator dan regulator dari konsep bisnis yang dijalankan. Selain itu, peran perguruan tinggi juga dibutuhkan untuk memberikan pendampingan usaha peternakan dalam bentuk edukasi pemeliharaan ternak yang baik dan sebagainya.

"Peran pembisnis dalam lingkaran korsium bisnis ini juga tak kalah penting, karena sebagai off taker dan penggerak perekonomian masyarakat," katanya.