Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan, total aset seluruh BUMN terus berkembang menjadi sekira Rp 8.400 triliun pada akhir 2020.

Dengan jumlah aset sebesar itu, BUMN berperan dalam kegiatan ekonomi negara, antara lain sebagai alat implementasi kebijakan pemerintah melalui penugasan.

“Sepanjang NKRI ada, maka BUMN akan tetap ada sebagai satu di antara pelaku ekonomi untuk menangani sektor-sektor penting bagi negara, kewajiban pelayanan publik, dan yang secara ekonomis atau politis cukup signfikan,” ujar Asisten Deputi Bidang Perundang-undangan Kementerian BUMN Wahyu Setiawan dalam keterangannya, Rabu (17/8/2022).

Baca juga: Pertamina Masuk Fortune Global 500, Akademisi Kampus: Bukti Transformasi di BUMN Berdampak Positif

Selanjutnya, Wahyu menyampaikan, kontribusi BUMN terhadap negara mencapai Rp 1.200 triliun dalam tiga tahun terakhir.

Namun bila ditarik ke belakang lebih jauh lagi dalam 10 tahun terakhir, BUMN telah menyumbang sekira Rp 3.395 triliun kepada negara.

"Itu terdiri dari setoran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), termasuk yang berasal dari dividen dan bagi hasil,” katanya.

Baca juga: Wamen BUMN Pahala Mansury Dorong PT PIM Bangun Ketahanan Pangan dan Energi Nasional

Sementara itu, Ketua Umum Forum Hukum BUMN Puji Haryadi menambahkan, di BUMN terdapat beberapa forum yang aktivitasnya adalah koordinasi dan konsolidasi pengelolaan tugas sesuai fungsinya.

Termasuk, Forum Hukum BUMN yang merupakan perkumpulan sebagai wujud sinergi antar fungsi hukum di lingkungan BUMN.

Tujuannya yakni untuk mendukung maksud dan tujuan pendirian serta mendukung peran BUMN dalam pembangunan nasional.

Karena itu, Kementerian BUMN dan Forum Hukum BUMN akan menggelar BUMN Legal Summit 2022 pada akhir September 2022 di Bali dengan tema “Building Stronger Foundation for Growth”.

"BUMN Legal Summit 2022 akan diikuti oleh insan hukum BUMN dan anak perusahaan BUMN. Ini sebagai momentum untuk membangun pondasi fungsi hukum BUMN yang semakin kuat dalam mendukung pertumbuhan dan transformasi BUMN," pungkasnya.