TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah kalangan telah menyampaikan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite maupun Solar, mengingat dampaknya berefek domino yang akhirnya mendongkrak inflasi.

Meski banyak pihak yang menolak, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi pada pekan depan, sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi). Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," katanya dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin, Jumat (19/8/2022).

Baca juga: Menteri ESDM : Kompensasi BBM Bersubsidi Sudah Berat Sekali, Kami Akan Pilih Opsi Terbaik

Soal dampak kenaikan harga BBM subsidi ke inflasi, kata Luhut, hal itu akan tergantung dari besaran harga kenaikan harga Pertalite dan Solar.

Luhut menyebut, kebijakan kenaikan harga BBM merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengurangi beban APBN. Selain itu, pemerintah juga mengaku sudah melakukan upaya peralihan ke kendaraan listrik, penggunaan biofuel.

"Jadi tadi mengurangi pressure ke kita karena harga crude oil naik yang sekarang kebetulan agak turun itu kita harus siap-siap karena subsidi kita kemarin Rp 502 triliun. Kami berharap bisa tekan ke bawah tadi dengan pengurangan mobil, motor ganti dengan listrik, kemudian B40, menaikkan harga Pertalite yang tadi kita subsidi cukup banyak dengan juga tadi Solar," jelasnya.

Rakyat Makin Menderita

Ketua Umum PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) M. Abdullah Syukri meminta pemerintah kaji ulang rencana menaikkan harga BBM bersubsidi di tengah situasi perekonomian masyarakat yang tidak sepenuhnya siap dengan kebijakan tersebut.

"Perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19 dan permasalahan harga bahan pokok yang belum stabil. Jangan sampai rakyat Indonesia semakin menderita dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Abe sapaan Abdullah Syukri dalam keterangan yang diterima Tribun, Minggu (21/8/2022).

Ia menyebut, kenaikan harga BBM bersubsidi akan semakin memiskinkan nelayan, petani, buruh maupun masyarakat marjinal.

"Alih-alih hanya mengambil kebijakan di sisi hilir yang langsung berdampak ke masyarakat, lebih baik baik pemerintah fokus pembenahan di hulu, seperti memberantas sindikat mafia bahan bakar dan pengawasan pendistribusian BBM yang tepat sasaran," ucap Abe.

Abe pun menyampaikan, pemerintah harus mengambil langkah tegas dalam mengatasi persoalan anggaran dengan tidak menghilangkan dan merampas hak-hak rakyat.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Wacana Kenaikan Harga BBM Masih Digodok

"Kami seluruh kader PMII se-Indonesia, senantiasa siap bergerak mengawal kepentingan rakyat dan menolak dengan tegas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi," tuturnya.

Ketatkan Pengawasan Bukan Naikkan Harga