TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Masyarakat di daerah tahun depan bakal diguyur dengan uang dari pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD)senilai Rp 811,7 triliun.

Hal tersebut termuat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan tertulisnya menyatakan, angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp 799,1 triliun.

“Ini pertama kali semenjak terjadinya pandemi (Covid-19), TKD akan menembus angka Rp 800 triliun lagi yaitu Rp 811,7 triliun,” ungkap Sri Mulyani.

Menurutnya, TKD Tahun Anggaran 2023 diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan karena menjadi layanan yang didesentralisasikan.

Baca juga: Defisit APBN 2023 Hanya 2,85 Persen, Menparekraf Bakal Lebih Jeli Susun Program agar Tepat Sasaran

Sri Mulyani mengatakan, pengalokasian TKD ini dipengaruhi oleh adanya beberapa provinsi baru di Papua dan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) karena kenaikan harga komoditas.

“Kita punya beberapa provinsi baru di Papua dan juga kita berharap untuk DBH kita harus membayarkan karena harga komoditas yang tinggi tahun depan harus kita bayarkan ke daerah,” jelas Sri Mulyani.

Di sisi lain, Sri Mulyani juga mengatakan kebijakan umum TKD Tahun 2023 dirancang untuk, pertama, meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Kedua, memperkuat kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan. Ketiga, meningkatkan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan.

Pembiayaan Utang Tahun Depan Rp 696,3 Triliun

Sementara itu pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 696,3 triliun untuk pembiayaan utang pada tahun depan.

Angka ini menurun jika dibandingkan dengan target pembiayaan utang yang ada dalam APBN 2022 yakni Rp 870,5 triliun maupun outlook di tahun ini yang sebesar Rp 757,6 triliun.

Mengutip Buku II Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, pembiayaan utang tahun depan menurun karena kondisi perekonomian diperkirakan semakin membaik.