Menanti Pengumuman Jokowi Soal Kenaikan Harga BBM Subsidi, DPR : Jangan Gegabah, Rakyat Lagi Susah
Di tengah kondisi dunia yang sulit, pemerintah seharusnya membantu rakyat, bukan malah membebankan masalah tersebut kepada rakyat.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, baik jenis Pertalite maupun Solar pada pekan ini.
Hal itu mengacu dari pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan beberapa hari lalu.
"Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi). Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," katanya dalam Kuliah Umum Universitas Hasanuddin, Jumat (19/8/2022).
Baca juga: Luhut Beri Sinyal Terkait Kenaikan Harga Pertalite, Menko: Minggu Depan Presiden akan Mengumumkan
Sinyal kenaikan harga BBM subsidi awalnya sudah dilontarkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Namun, dirinya tidak menyebut angka pasti kenaikannya menjadi berapa.
"Rasa-rasanya si untuk menahan terus dengan harga BBM seperti sekarang, feeling saya sih harus kita siap-siap, kalau katakanlah kenaikan BBM itu terjadi," kata Bahlil
Dari situ muncul isu harga Pertalite yang saat ini Rp 7.650 akan naik Rp 2.350 menjadi Rp 10.000 per liter.
Rakyat Lagi Susah
Anggota Komisi V DPR Irwan menilai pemerintah belum tepat menaikkan harga BBM bersubsidi pada tahun ini, maupun tahun-tahun berikutnya karena hal tersebut dapat berdampak negatif secara luas.
"Saat ini rakyat sedang susah. Di tengah kondisi dunia yang sulit, pemerintah seharusnya membantu rakyat, bukan malah membebankan masalah tersebut kepada rakyat," kata Irwan, Senin (22/8/2022).
Menurutnya, kenaikan BBM subsidi akan turut berdampak langsung bagi rakyat seperti UMKM, buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan-karyawan swasta, maupun pegawai pemerintahan itu sendiri.
"Ini adalah efek domino. Karena mereka semua butuh hidup untuk bekerja, sedangkan biaya transportasi dan logistik otomatis akan naik, sedangkan kenaikan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan penghasilan mereka," tutur Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu.
"Efek tidak langsung dari kenaikan BBM ini juga akan berdampak terhadap sektor-sektor lain seperti biaya pendidikan, kesehatan, pariwisata, infrastruktur, dan lain-lain," sambung Irwan.
Baca juga: Sinyal Makin Kuat, BBM Subsidi Bakal Naik Dalam Waktu Dekat, Ini Indikasinya
Iwan menyebut, seharusnya pemerintah bisa fokus membenahi kebocoran-kebocoran BBM bersubsidi, sebab saat ini masih banyak subsidi tidak tepat sasaran.