Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dikabarkan akan melakukan rapat terkait pembahasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (24/8/2022) sekira pukul 16.30 WIB.

Berdasarkan agenda yang diterima Tribunnews.com, rapat pembahasan kebijakan subsidi BBM Pertalite dan Biosolar digelar di Ruang Kerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Gedung Ali Wardhana Lantai III, Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat.

Adapun, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak dapat hadir ke rapat koordinasi pembahasan kebijakan subsidi BBM karena harus merapat ke Istana Negara.

Baca juga: Anggota DPR: Kenaikan Harga BBM akan Berimbas ke Harga Barang dan Pemulihan Ekonomi

"Tidak ada (ke rapat) yang sore, terjadwal di Istana," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari saat ditemui Tribunnews.com usai rapat kerja antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Komisi XI di Gedung DPR, Rabu (24/8/2022).

Diberitakan sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan, menjelaskan soal kenaikan harga BBM bersubdi, di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga Solar dan Pertalite.

Hal tersebut, lantaran subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun telah membebani APBN.

Luhut meminta masyarakat untuk bersiap-siap jika pemerintah jadi menaikkan harga pertalite dan solar.

"Karena bagaimanapun, tidak bisa kita pertahankan demikian. Jadi tadi, mengurangi pressure (tekanan) ke kita karena harga crude oil (minyak mentah) naik, itu kita harus siap-siap," kata Luhut saat kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Minggu (21/8/2022).

Selanjutnya, Luhut juga telah meminta timnya untuk membuat modelling kenaikan inflasi.

Baca juga: 17 Bulan ditahan, Kini BI Naikkan Suku Bunga Acuan, Ekonom : Tanda Harga BBM Subsidi Segera Naik

"Itu modelling ekonominya saya kira sudah dibuat, nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana, mengenai kenaikan harga ini," jelas Luhut.

Luhut mengatakan, kebijakan yang akan diambil pemerintah berdasarkan kalkulasi yang matang.

"Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena kita harga BBM termurah se-kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," ucap Luhut.