DPR Bahas Anggaran PUPR Rp 125,22 Triliun Termasuk Alokasi IKN Rp 5,10 Triliun
Di RAPBN 2023 Kementerian PUPR memperoleh anggaran sebesar Rp 125,22 triliun.
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membahas rencana rerja dan Anggaran (RKA) kementerian dan lembaga (K/L) tahun 2023.
Ketua Komisi V Lasarus memimpin jalannya rapat. Ia menerangkan, rapat kerja hari ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 yang telah dilaksanakan pada bulan Juni 2022 yang lalu.
Lasarus mengatakan, di RAPBN 2023 Kementerian PUPR memperoleh anggaran sebesar Rp 125,22 triliun.
Anggaran tersebut, rencananya akan digunakan untuk melanjutkan kegiatan prioritas termasuk penyelesaian proyek strategis nasional yang utamanya untuk mendukung ketahanan pangan, konektivitas dan pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN).
Lasarus menambahkan, rapat juga membahas laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2021 dan realisasi APBN tahun anggaran sampai dengan Agustus 2022 serta usulan program-program yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).
Baca juga: Menteri PUPR Targetkan 4.000 Km Jalan Tol Beroperasi hingga 2024
Diketahui, PUPR menggelontorkan Rp 5,1 triliun untuk dukungan infrastruktur dasar di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.
\Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, dana tersebut dialokasikan ke dalam pagu Kementerian PUPR tahun anggaran 2022 yang mengalami penambahan dari Rp100,59 triliun menjadi Rp116,37 triliun.
"Penambahan anggaran untuk pembangunan IKN sebesar Rp5,10 triliun," ucap Basuki.