Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Keuangan mengungkapkan, subsidi dan kompensasi untuk sektor energi bisa bertambah hingga Rp 698 triliun jika tidak ada kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, permasalahannya adalah selama ini mayoritas konsumsi Solar dan Pertalite tidak tepat sasaran.

"Coba kita lihat, kalau untuk Solar dikonsumsi 11 persen rumah tangga dan dunia usaha 89 persen. Sementara dari 11 persen rumah tangga, 95 persennya adalah rumah tangga mampu yang konsumsi Solar yang disubsidi Rp 8.800 per liternya, yang menikmati rumah tangga mampu," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jumat (26/8/2022).

Dengan demikian, hanya sedikit yang benar-benar dinikmati mereka dengan tingkat ekonomi tidak mampu, yaitu 40 persen dari rumah tangga di Indonesia.

Baca juga: Pemerintah Diminta Siapkan Mitigasi Terhadap Dampak Rencana Kenaikan BBM

"Jadi, 95 persen dari subsidi solar itu dinikmati oleh rumah tangga mampu, subsidi solar capai Rp 149 triliun sendiri. Jadi dari Rp 149 triliun hanya 5 persen dinikmati rumah tangga tidak mampu, selebihnya dunia usaha dan rumah tangga mampu," kata Sri Mulyani.

Kemudian untuk Pertalite juga mayoritas salah sasaran, yakni sekira 80 persen alokasi subsidi dinikmati oleh kalangan masyarakat yang mampu.

Baca juga: Badan Anggaran DPR Jelaskan Latar Belakang Rencana Kenaikan Harga BBM

"Pertalite juga sama, dari subsidi total Rp 93,5 triliun, ini 80 persennya dinikmati oleh rumah tangga relatif mampu atau bahkan sangat kaya, 80 persen itu hampir Rp 60 triliun sendiri. Sedangkan masyarakat miskin yang gunakan motor dan lainnya, dia hanya konsumsi 20 persen, ini artinya ratusan triliun subsidi dinikmati kelompok paling mampu," pungkasnya.