TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar mendapat sorotan sekaligus memantik tanggapan prokontra.

Meski ada yang memahami alasan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tapi banyak juga yang kurang setuju terhadap rencana tersebut.

Pasalnya, tanpa persiapan yang matang justru dampaknya bakal negatif bagi perekonomian nasional.

Direktur Eksekutif CORE Muhammad Faisal, misalnya, mengakui pemerintah tak ada pilihan melihat subsidi BBM yang terus membengkak.

Baca juga: Saat Sri Mulyani Bicara Soal Subsidi BBM, Gedung Puskesmas dan Harga Keekonomian Pertalite

Namun, jika dinaikan tanpa ada bantalan ekonomi, dampaknya justru runyam.

Faisal mengusulkan pemerintah juga menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat, jika BBM subsidi itu naik.

Menurutnya, menaikkan harga BBM adalah yang paling mungkin bagi pemerintah sebagai solusi dalam jangka pendek.

“Kemungkinan untuk naik lebih besar, pemerintah ada kelemahan dalam mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi menurut jenis kendaraan, karena ini masih subsidi yang melekat kepada barang bukan kepada orang,” jelas Faisal, Sabtu (27/8/2022).

Namun, Faisal menegaskan harus ada solusi lain setelah menaikkan harga BBM.

Jika dinaikkan, dampaknya akan sangat terasa pada harga barang dan juga konsumsi masyarakat.

“Untuk menciptakan mekanisme kontrol tidak gampang, tapi harus ada inovasi, mulai dari payung hukum dan teknis serta kerja keras di lapangan,” tandas Faisal.

Baca juga: Isu Naiknya Harga BBM, Kenaikan Pertalite Dikabarkan 40 Persen, Subsidi Cuma Dinikmati Orang Kaya?

Sebagai kompensasi jika harga BBM dinaikkan, Pemerintah akan menambah anggaran bansos sebesar Rp18 triliun.

Sementara Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut mengomentari rencana kenaikan harga BBM bersubsidi oleh Pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Susi menyebut pemerintah sebenarnya dapat melakukan penghematan dengan melakukan beberapa hal, tanpa harus mengurangi subsidi BBM.