TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan soal anggaran subsidi energi BBM, Listrik hingga gas LPG yang mencapai Rp 502 triliun.

Sri Mulyani menilai anggaran subsidi tersebut merupakan jumlah yang besar.

Menurutnya, anggaran Rp 502 triliun ini bila dialokasikan untuk kebutuhan lain, bisa untuk membangun ribuan rumah sakit, sekolah hingga jalan tol.

"Kalau kita punya uang Rp 502 triliun tuh kira-kira bisa dapat apa saja kalau di dalam APBN kita? Rp 502 triliun itu bisa membangun rumah sakit sebanyak 3.333. Kalau Menteri Kesehatan minta bangun ke seluruh pelosok."

"Ini rumah sakit kelas menengah ya, kita bisa bangun 3.333," katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal Youtube Kompas TV, Sabtu (27/8/2022).

Kemudian, anggaran sebanyak Rp 502 triliun juga setara dengan pembangunan sebanyak 226.886 gedung sekolah dasar.

Selain itu, Jika diilustrasikan dalam pembangunan jalan tol, bisa mencapai lebih dari 3.000 kilometer.

"Dengan dana Rp 502 triliun tadi, itu kita bisa bikin ruas tol sepanjang 3.500 kilometer. Mungkin ini bisa menyelesaikan semua tol di Sumatera, bahkan lewat, karena kemarin kan masih ada yang belum tersambung," jelas Sri Mulyani.

Anggaran subsidi, juga cukup untuk membangun sebanyak 41.666 puskesmas di seluruh pelosok Indonesia.

"Terutama di daerah tertinggal, terluar yang jelas tidak menikmati subsidi BBM," ungkapnya.

Untuk itu, Sri Mulyani mengatakan, hal tersebut dapat menjadi gambaran terhadap upaya pemerintah menjaga harga jual energi di masyarakat seiring melonjaknya harga komoditas.

"Jadi (gambaran) ini hanya untuk memberikan sense of magnitude bahwa ini adalah angka yang sangat besar dan sangat riil, dan Rp 502 triliun ini masih belum cukup, masih akan berpotensi menambah Rp 195 triliun lagi," ucapnya.

Menkeu pun membeberkan, Kementerian Keuangan akan terus mengelola APBN secara hati-hati.

"Pesannya adalah pertama subsidi ratusan triliun ini jelas sasarannya yang menikmati kelompok relatif mampu. Kita akan menciptakan kesenjangan yang makin lebar dengan subsidi ini. Karena yang mampu menikmati dana subsidi raturasan triliun yang tidak mampu tidak menikmati," kata Sri Mulyani.

Kedua, lanjut Sri Mulyani, tetap menjaga APBN sebagai shock absorber, artinya subsidi itu tidak akan dicabut tapi penyesuaian perlu dipertimbangkan di dalam kerangka untuk memperbaiki manfaat distribusi bagi masyarakat.

"APBN harus tetap dijaga supaya tetap bisa menghadapi 2023, 2024 yang nanti ketidakpastian masih akan tinggi," ucapnya.

Ketiga, semuanya gotong royong, kelompok masyarakat yang relatif mampu mungkin harus berkontribusi lebih banyak dibandingkan masyarakat yang kurang mampu.

Pemerintah dorong konsumsi Pertalite-Solar tepat sasaran

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, jika barang yang disubsidi pada akhirnya dikonsumsi oleh orang kaya, artinya negara malah memberikan subsidi kepada mereka yang tidak berhak, atau tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk membuat kebijakan yang mendorong konsumsi Pertalite dan Solar bisa tepat sasaran.

Terlebih, anggaran subsidi dan kompensasi energi bisa bertambah Rp 198 triliun jika tidak ada kebijakan pengendalian dari pemerintah.

"Memang orang-orang yang tidak mampu dan miskin tetap juga menikmati barang itu namun porsinya kecil."

"Ini yang perlu untuk kita pikirkan nambah ratusan triliun, berarti kita menambah (subsidi) yang sudah mampu makin banyak lagi," ucap Sri Mulyani.

Pemerintah Diminta Siapkan Mitigasi Dampak Rencana Kenaikan BBM

Diberitakan Tribunnews.com, pemerintah disebut akan mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi dalam waktu dekat.

Namun, pihak Pertamina mengatakan, saat ini harga BBM Subsidi, khususnya Pertalite masih sesuai yang ditentukan pemerintah.

Merespons kabar kenaikan BBM, Sekjen DPP Generasi Muda Pembaharu (Gempar) Indonesia, Petrus Sihombing, menilai rencana kenaikan harga BBM nantinya sudah pasti berdampak pada perekonomian masyarakat.

Hal itu disampaikannya dalam sambutan agenda pelantikan pengurus Gempar Bali yang dihadiri oleh para pimpinan gereja seluruh Indonesia.

"Soal Kenaikan BBM akan memiliki Dampak terhadap ekonomi masyarakat," kata Petrus dalam keterangan tertulis, Jumat (26/8/2022).

Baca juga: Konsumsi BBM Subsidi Tak Tepat Sasaran, Menkeu: Ratusan Triliun Anggaran Dinikmati Orang Kaya

Untuk itu, ia meminta pemerintah menyiapkan mitigasi terhadap dampak yang ditimbulkan, jika pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM.

Pasalnya, kenaikan harga BBM sudah pasti berdampak pada sektor lainnya.

"Gempar harap pemerintah menyiapkan mitigasi terhadap dampak kenaikan harga BBM seperti barang pokok, inflasi dan perlambatan kebutuhan ekonomi," ucapnya.

"Sebab saat ini inflasi sektor pangan sudah naik 10 persen, ditambah kenaikan BBM menambah inflasi semakin naik sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi," lanjut Pretus.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Chaerul Umam, Kompas.com/Yohana Artha Uly, Kontan.co.id, Kompas.tv)

Simak berita lainnya terkait BBM Bersubsidi