TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan, menilai penyesuaian harga atau pengalihan subsidi BBM merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap masyarakat kelas bawah.  

"Penyesuaian harga atau pengalihan subsidi bbm untuk perlindungan dan jaminan kesejahteraan rumah tangga masyarakat kelas bawah," ujar Budi Gunawan, Senin (29/8/2022).

Budi menuturkan kebijakan pengalihan subsidi BBM sebagai langkah untuk mewujudkan azas keadilan dan mengkoreksi kebijakan lama yang kurang tepat.

Baca juga: Ketua Banggar DPR Setuju Pengalihan Subsidi BBM agar Tepat Sasaran, Ini Alasannya

Lebih lanjut, Budi berkata pemerintah pun telah menyiapkan bantalan bagi masyarakat terdampak.

Bahkan, dia menilai kebijakan itu merupakan momentum untuk mengakselerasi transisi energi yang berkelanjutan, efesiensi di kementerian/ lembaga, pemda, BUMN, dan BUMD.

"Serta pembenahan data rujukan untuk cegah meluasnya kemiskinan ekstrem melalui bansos yang tepat sasaran," ujar Budi.

Di sisi lain, purnawirawan bintang empat Polri ini menyampaikan sata analisis intelijen ekonomi menunjukkan situasi global akan memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara.

"Pemerintah akan mengantisipasi ini melalui desain APBN yang melindungi kelompok rentan secara lebih efektif," ujar Budi.

Budi juga meyakini kebijakan ini dapat diterima oleh masyarakat secara mayoritas.

Baca juga: Harga BBM Akan Naik, Kemenhub Mitigasi Dampaknya Pada Angkutan Darat dan Laut

Sehingga situasi keamanan dapat terkendali. Adapun penolakan dinilai sebagai hal yang wajar dan merupakan bentuk "demokrasi”.

Lebih dari itu, Budi menyampaikan pemerintah bersama masyarakat siap mengakselerasi proses transisi energi sehingga kedepan Indonesia dapat memiliki energi yang mandiri dan berkelanjutan.

Bisa picu inflasi

Sebelumnya, Pengamat Ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Fahmy Radhi, mengatakan kenaikan harga BBM subsidi akan memicu inflasi dan menggerus daya beli masyarakat.

"Opsi kenaikan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini."

Baca juga: Hingga Kini Nasib Harga BBM Subsidi Belum Ditentukan, Kabarnya Pertalite Rp10.000 dan Solar Rp7.200

"Alasannya, kenaikkan harga Pertalite dan Solar yang proporsi jumlah konsumen di atas 70 persen sudah pasti akan menyulut inflasi," ungkapnya, Sabtu (20/8/2022), dikutip dari Kompas.com.

"Kalau kenaikan Pertalite hingga mencapai Rp 10.000 per liter, kontribusi terhadap inflasi diperkirakan mencapai 0.97 persen."

"Sehingga inflasi tahun berjalan bisa mencapai 6,2 persen secara tahunan," jelas dia.