Fahmy menyayangkan seharusnya pemerintah dapat mengatasi dahulu persoalan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran lewat pembatasan.

Baca juga: Politisi Gerindra: Pikir Ulang Rencana Naikkan Harga BBM

"Mestinya atasi dulu salah sasaran melalui pembatasan. Jangan cari solusi gampang tanpa berkeringat," ungkapnya.

Dia menjelaskan, kalau saja Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembatasan BBM subsidi ditandatangani, 60 persen kuota Pertalite dapat diselamatkan.

Sayangnya, untuk pembatasan BBM subsidi ini dinilai sulit terlaksana karena dirinya menduga pengguna Solar di industri bermain via oligarki.

"Kalau Pertalite dan Solar subsidi dibatasi, industri besar pengguna Solar subsidi dirugikan, karenanya pilihan pemerintah menaikkan harga subsidi, bukan membatasi," sebut Fahmy.

Anggaran Bantalan Rp24,17 triliun

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah bantalan sosial untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang akan terkena imbas dari rencana kenaikan BBM bersubsidi.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat intern mengenai pengalihan subsidi BBM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, (29/8/2022).

“Jadi dalam hal ini masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial dalam hal ini di dalam rangka untuk meningkatkan daya beli mereka, terutama karena dalam beberapa waktu terakhir memang tendensi dari kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global, memang perlu untuk direspon,” kata Menkeu.

Menkeu menambahkan anggaran yang disiapkan untuk bantal sosial sebesar Rp24,17 triliun yang menyasar 20,65 juta penduduk atau penerima manfaat.

Bantalan sosial tersebut terdiri dari bantuan langsung tunai (BLT) dengan anggaran sebesar 12,4 triliun rupiah.

BLT diberikan sebesar Rp150 ribu sebanyak 4 kali yang akan dibayarkan per dua kali.

“Jadi dalam hal ini ibu Mensos akan memberikannya 2 kali yaitu 300 ribu pertama dan 300 ribu kedua,” kata Menkeu.

BLT tersebut akan disalurkan melalui kantor pos seluruh Indonesia kepada 20,65 juta keluarga penerima.