Beberapa hal yang menurut Berly sangat penting dan tidak boleh dikorbankan hanya demi terus memperbesar APBN untuk subsidi BBM adalah mengenai pendidikan dan juga infrastruktur.

"Selain itu, negara juga tidak mungkin terus melakukan utang karena pasti akan dipertanggungjawabkan."

"Untuk itu, langkah lebih cermat adalah dengan mengurangi tekanan pada APBN, yakni melakukan penyesuaian harga BBM," ungkap Berly.

Opsi Paling Akhir

Lebih lanjut, Ekonom UI tersebut menegaskan sejatinya kebijakan penyesuaian harga BBM diambil pemerintah karena terpaksa dan sebagai sebuah opsi paling akhir.

Ketimbang, harus menghadapi beberapa hal buruk lainnya.

"Jadi di antara opsi-opsi yang buruk ya, dalam Pemerintah/Public Policy itu bukan antar opsi yang baik semua dengan yang buruk semua."

"Jadi ini trade off di antara opsi yang ada ya ini (penyesuaian harga BBM) yang terpaksa diambil seperti kata Pak Presiden," pungkasnya.

Diketahui pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi dan penyesuaian harga BBM non subsidi, Sabtu (3/9/2022) lalu.

Harga Petalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter.

Harga Solar subsidi naik dari Rp 5.150 per menjadi Rp 6.800 per liter.

Lalu, harga Pertamax non-subsidi naik dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Sementara itu, pemerintah mulai menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM kepada sejumlah lapisan masyarakat.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)