Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sopir truk logistik keberatan atas keputusan Pemerintah menaikkan harga solar karena kebijakan tersebut cenderung merugikan para sopir.

“Banyak para sopir truk yang posisi muatannya dalam keadaan di perjalanan saat kenaikan BBM itu diumumkan. Muatannya itu masih muatan harga yang lama dan belum mengikuti harga kenaikan haga BBM. Jelas itu sangat merugikan kami para sopir truk,” ujar Princes Asami Athena, Penangung jawab Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN) dalam keterangan tertulis, Kamis (8/9/2022).

Dia mengatakan, banyak para sopir truk logistik yang tiba-tiba dibuat kaget saat mengisi solar di SPBU pada jam 14.30 (saat pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM) dengan harga yang sudah naik menjadi Rp 6.800.

“Ini jelas menjadi kerugian besar para sopir truk. Otomatis para sopir truk ini pulang sudah tidak membawa uang lagi untuk keluarga mereka,” ucap Inces, sapaan akrabnya.

Dia juga mengkritisi waktu pengumuman kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah di siang hari (pukul 14.30 WIB).

“Kenaikan ini kenapa harus di jam kerja, kenapa tidak seperti dulu dilakukan di malam hari.

Baca juga: Dampak Kenaikan Harga BBM Subsidi, Tarif Angkutan Truk Kini Naik 25 Persen

Kalau begini kami ruginya jadi double karena ongkos muatan kami saat pengumuman itu kan masih menggunakan harga lama. Jelas kami protes,” katanya.

“Bahkan, ada kawan-kawan kami yang sudah berhari-hari dan berminggu-minggu menunggu ongkos balen hanya untuk pulang.

Tapi di tengah jalan dengan adanya kenaikan ini menjadi dampak yang luar biasa untuk mereka. Mereka terpaksa harus cari utangan untuk sampai rumah. Karena ongkosnya itu masih menggunakan ongkos lama,” tambahnya.

Baca juga: Harga Tiket 5 PO Bus AKAP Ini Langsung Meroket Pasca Naiknya Harga BBM

Menurutnya, sopir truk logistik ini sudah terlalu banyak mengalah dan diam dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah termasuk juga pemberlakukan Zero ODOL (Over Dimension Over Load).

“Padahal, kami selama ini dianggap sebagai ujung tombak penggerak perekonomian negara, tapi kenapa kami sering kali yang tertombak oleh kebijakan pemerintah tanpa mengajak kami berunding,” ujarnya.

Ia kembali mempertanyakan tanggung jawab pemerintah terhadap dampak yang ditimbulkan kebijakan Zero ODOL ini terhadap ekonomi keluarga para sopir truk yang ada di Indonesia.

Baca juga: Harga BBM Naik, PO Lorena-Karina Naikkan Tarif Tiket Bus AKAP Hingga Rp 40.000

“Pemerintah tahu nggak apa yang terjadi terhadap keluarga kami jika peraturan Zero ODOL ini diterapkan. Pemerintah harus tahu bahwa masing-masing driver logistik itu rata-rata harus menghidupi beberapa orang di rumahnya, bisa 5, bisa 6, bisa 7. Jadi, kebutuhan kami itu terus meningkat,” katanya.

Tapi terkait dengan aturan yang dibuat pemerintah termasuk salah satunya Zero ODOL ini, Inces mengatakan itu seakan menjadi bumerang untuk para sopir logistik jika diterapkan.

Menurutnya, yang diinginkan APPN adalah pemerintah mau duduk bersama dengan para driver sebelum membuat peraturan itu.