TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Sekolah Kajian Stratejik Global (SKSG) Universitas Indonesia, Athor Subroto menilai bantuan langsung tunai (BLT) merupakan solusi untuk mengatasi dampak dari kenaikan harga BBM.

Dia mengatakan BLT dapat menjaga daya beli masyarakat. "Paling tidak, masyarakat tidak kehilangan daya beli," ujar Athor, Sabtu (17/9/2022).

Athor Subroto juga mengatakan pengalihan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah merupakan langkah baik dan lebih tepat sasaran.

Baca juga: Pemerintah Akan Bagikan BLT Bagi Lansia dan Anak Yatim

Jika dibiarkan, subsidi akan terus dinikmati oleh masyarakat mampu.

Dia melihat distribusi subsidi selama ini masih belum tepat sasaran karena subsidi dalam bentuk barang bisa diperoleh oleh semua kalangan masyarakat.

Sebagai makhluk ekonomi, setiap orang berusaha untuk memaksimalkan utilitas.

"Dari situ orang-orang kalangan mampu akan terus mengambil jatah subsidi dan memiliki daya serap lebih besar dibandingkan masyarakat kalangan rentan dan bawah," ujar Athor Subroto.

Jika harga BBM naik pasti akan memiliki dampak domino terhadap sektor lain. Dampak dari inflasi ini harus ditangani dari berbagai sisi, termasuk salah satunya saat ini pemerintah memberikan BLT.

"Ini akan menjadi penyeimbang, di saat akan inflasi maka akan ada bantuan dari pemerintah," ujar Athor.

Percepat penyaluran BLT

Pemerintah berupaya mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pemerintah menargetkan 90 persen dari keluarga penerima manfaat (KPM) dapat menerima bantuan tersebut pada pekan ini.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma mengatakan BLT BBM telah disalurkan ke 482 kabupaten atau kota di Indonesia.

Baca juga: BLT BBM dan BPNT Cair Rp 500 Ribu, Cek Penerima di cekbansos kemensos.go.id, Ini Cara Mencairkan

"Jadi hingga pukul 09.00 tadi PT Pos sudah menyalurkan BLT BBM di 482 kabupaten/kota dengan jumlah 12.701.985 KPM. Diharapkan minggu ini PT Pos sudah melakukan pembayaran BLT BBM minimal 90 persen dari target KPM yaitu sebesar 18.585.000 KPM. Kita sudah menyerahkan semuanya seluruh data ke PT Pos 100 persen," kata Risma di Istana Jakarta, Jumat, (16/9/2022).

Selanjutnya, Risma menyampaikan bahwa pemerintah menambah anggaran bantuan sosial yang akan disalurkan kepada anak yatim piatu, lansia tunggal, dan penyandang disabilitas pada bulan Desember mendatang.

"Kami juga mendapatkan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan itu sebesar Rp400 miliar sekian. Itu akan kami gunakan untuk di bulan Desember kami akan menyerahkan kurang lebih sekitar targetnya anak yatim piatu itu 946.863 anak, per anak Rp200 ribu per bulan," tutur Risma.