TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat ini krisis energi sedang dihadapi masyarakat dunia pasca peristiwa pandemi Covid-19 dan gejolak peperangan Rusia-Ukrania.

Sementara proses transisi energi Indonesia saat ini juga telah berjalanan dengan roadmap Indonesia bebas karbon 2060 serta RUU EBTK yang menjadi pembahasan prioritas di parlemen.

CEO Krakatau International Port, Akbar Djohan sebagai salah satu anak usaha milik negara KBS mengambil langkah untuk mendukung pemerintah dalam agenda transisi energi.

Salah satu langkahnya KBS melakukan pengembangan diri dan terus berinovasi, dengan melakukan inovasi yang sedang di implementasikan KBS adalah penerapan green energy.

Baca juga: Presidensi G20 Jadi Momentum Indonesia Dorong Akselerasi Transisi Energi

"KBS saat ini terus membenahi diri dan senantiasa bertansformasi menjadi pelabuhan international yang ramah akan transisi energi, kami saat ini menfokuskan tiga agenda utama dalam upaya transisi tersebut. Mendukung efisiensi BBM kapal melalui share side connection; pengendalian pencemaran melalui port reception facilities; upaya mengurangi emisi dengan renewable energy," kata Akbar pada Senin (19/9/2022).

Akbar juga menambahkan pendekatan penyelesaian dan penguatan empat bussines case dalam menghadapi krisis dan transisi energi saat ini.

"Empat pendekatan bussines ini dapat menjadi tawaran solusi untuk pelaku usaha pelabuhan dalam menghadapi krisis dan transisi energi. Eksplorasi inovasi didukung dengan teknologi maju. Penyediaan aplikasi elektrifikasi berbagai peralatan dan perlengkapan. Kebijakan dan strategi bisnis serta fokus pada penguatan trafik kapal dan penguatan peralatan," tutup Akbar.

Direktur Perencanaan & Pembangunan Infrastruktur EBTKE Kementerian ESDM RI, Hendra Iswahyudi mengatakan sangat mengapresiasi langkah KBS terlibat bersama pemerintah untuk melakukan Transisi Energi Menuju Pemulihan dan Produktivitas Berkelanjutan.

Dengan transisi energi menuju EBT merupakan upaya untuk menjamin ketersediaan energi yang memperhatikan perlindungan dan keberlanjutan lingkungan dengan harga yang terjangkau dalam jangka panjang.

"Kami mendukung KBS dalam ikut sertanya melakukan transisi Energi karena perlu sekali adanya sinergi dan kolaborasi untuk mendukung percepatan pengembangan EBT di Indonesia dari semua pihak. Kami juga saat ini sudah melakukan program pengembangan EBT dan program pendukung," ungkap Hendra.

Terakhir Hendra mengatakan penguatan regulasi juga sangat diperlukan agar dapat menghasilkan regulasi yang komprenshif untuk menciptakan iklim pengembangan EBT yang berkelanjutan dan adil.

Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira menyampaikan terdapat tiga kunci penting guna akselerasi percepatan transisi energi yaitu dengan pengembangan Energi Baru Terbarukan, phasing out PLTU, dan percepatan kendaraan listik.

Baca juga: ESDM: Inovasi Jadi Kunci Percepat Transisi Energi ke EBT

"Kita bersyukur bahwa Krakatau Bandar Samudera sebagai salah satu pelabuhan international terbesar di Indonesia sudah memulai proses transisi energi, dengan penggunaan panel surya, ini kabar baik untuk kita semua," imbuh Anggawira.

Pada kesempatan yang sama Wakil ketua umum ASPEBINDO, Fathul Nugroho mengatakan pengembangan EBT saat ini memberikan sumbangsih positif pada GDP Indonesia.

"Pada praktiknya pengembangan EBT ini memberikan sumbangsih positif bukan hanya kepada lingkungan namun juga terhadap GDP Indonesia. Sebagai gambaran saat ini bauran EBT sebesar 11,9 persen (11.157 MW) target peningkatan menjadi 12,5 persen sehingga ke depan sumbangsih GDP dari bauran EBT ini sebesar US$ 4,25 bilion," tutur Fathul.