TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program pengalihan atau konversi kompor LPG 3 kg ke kompor listrik akhirnya dibatalkan.

PT PLN (Persero) membatalkan rencana tersebut guna menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

“PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal,” kata Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/9/2022).

Baca juga: Pengamat Sebut Program Konversi Elpiji ke Kompor Listrik Sulit Terwujud

Rencana pemerintah mengkonversi kompor LPG ke kompor listrik atau induksi sebelumnya banyak mendapat sorotan.

Selain membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik, PT PLN juga memastikan tidak akan menaikkan tarif listrik.

Menurut Darmawan, penetapan tarif listrik ini telah diputuskan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Tidak ada kenaikan tarif listrik. Ini untuk menjaga peningkatan daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi,” ucap Darmawan.

PLN juga memastikan tidak ada penghapusan golongan pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA).

Daya listrik 450 VA juga tidak akan dialihkan menjadi 900 VA sehingga tarifnya tetap sama untuk masing-masing golongan.

Baca juga: Pengguna Kompor Listrik Tak Harus Tambah Daya, Begini Penjelasan PLN 

“Keputusan Pemerintah sudah sangat jelas. Tidak ada perubahan daya dari 450 VA ke 900 VA dan PLN siap menjalankan keputusan tersebut. PLN tidak pernah melakukan pembahasan formal apapun atau merencanakan pengalihan daya listrik 450 VA ke 900 VA. Hal ini juga tidak ada kaitannya dengan program kompor listrik,” tegas Darmawan.

Darmawan mengatakan PLN terus berkomitmen menjaga pasokan listrik yang andal serta mendukung pemerintah untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional, menjaga daya beli dan produktivitas masyarakat.

Menurutnya, selama periode 2016-2021 negara hadir bagi masyarakat dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PLN untuk membangun infrastruktur kelistrikan sebesar Rp 40 triliun, khususnya di kawasan 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).

Selain itu, juga disalurkan stimulus sebesar Rp24,3 triliun untuk masyarakat dalam upaya mengurangi beban ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Selama 2017-2021 juga diberikan subsidi sebesar Rp 243 triliun dan kompensasi sebesar Rp94 triliun agar masyarakat tetap memperoleh listrik dengan tarif terjangkau dalam rangka menjaga produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Soal Penggunaan Kompor Listrik, Komisi VII DPR: Masih Tahap Sosialisasi

Mulan Jameela Sebut Kompor Listrik Hanya Menimbulkan Masalah Baru

Kritikan Anggota Komisi VII DPR RI, Mulan Jameela tentang kebijakan konversi kompor LPG ke kompor listrik atau induksi menjadi sorotan.

Bahkan nama Mulan muncul di trending pada Jumat (23/9/2022) siang.

Banyak yang mengaku setuju dengan kritikan Mulan Jameela yang dilontarkan istri Ahmad Dhani tersebut saat rapat kerja Komisi VII dengan Ditjen ILMATE Kemenperin, Rabu (21/9/2022) lalu dikutip dari YouTube Komisi VI DPR RI Channel.

Lalu, apa isi kritikan Mulan Jameela?

Menurut Mulan Jameela, kebijkan untuk mengubah masyarakat menjadi menggunakan kompor listrik hanya akan menimbulkan masalah baru.

"Menurut saya program kompor gas ke kompor induksi ini sepertinya apa yang disampaikan pak Bambang ini betul, menyelesaikan masalah dengan masalah baru," ujar Mulan Jameela.

"Berhubung saya ini ibu-ibu yang ngurusin kompor di dapur mengerti betul, kompor yang dibutuhin kompor seperti apa. Kami-kami ini para emak-emak, butuh masak pake kompor yang kayak apa," Lanjut Mulan.

Baca juga: Kompor Induksi: Kelebihan, Kekurangan, dan Perbedaannya dengan Kompor Listrik Biasa

Mulan Jameela mengaku kebijakan untuk pindah ke kompor listrik terlalu terburu-buru.

Mulan menjelaskan lebih panjang, jika masyarakat perlu menambah biaya untuk membeli wajan baru dan akan kesulitan jika ada hajatan.

Lebih lanjut Mulan juga menjelaskan jika masakan Indonesia tidak cocok jika dimasak menggunakan kompor listrik.

Mulan Jameela disorot setelah lontarkan kritikan tentang konversi kompor listrik (YouTube)

"Saya tahu betul Kementerian Perindustrian hanya melaksanakan mandat. Urusan program ini adalah kebijakan PLN dengan Bapak Presiden, tapi saya lihat sepertinya terlalu terburu-buru gitu, kok mendesak banget."

"Tadi menyampaikan harga kompor induksi ini Rp 1,5 juta, boleh tanya nggak sudah termasuk wajah sama panci? Apakah tersedia ke berbagai ukuran? Kalo ibu-ibu pasti baliknya ke situ. Belum lagi wajan pancinya mahal-mahal pak."

"Saya jujur ya, saya bicara di sini kapasitasnya sebagai Anggota DPR RI sekaligus sebagai emak-emak. Kami di rumah aja punya kompor listrik, tetap tidak bisa lepas dari kompor gas, kenapa?

Ya karena masakan Indonesia beda sama masakan bule, yang pancinya udah seukuran gitu. Apalagi kalo ada hajatan, mana cukup?"

Baca juga: Gerindra Tolak Wacana Konversi Gas 3 Kilogram Jadi Kompor Listrik

"Kalau kompor gas, maaf ya pak kita tahu Kementerian Perindustrian hanya melaksanakan mandat dan ini tujuannya untuk bagaimana menyelesaikan masalah oper supply listrik, tahu betul tapi mbok ya dipikir ini bener-bener menimbulkan masalah lagi," lanjut Mulan Jameela.

Terakhir, Mulan Jameela menjelaskan jika kompor LPG 3 kg masih dibutuhkan untuk masyarakat.

"Kalau memang ada teknologinya untuk UMKM untuk gerobak-gerobak ya silahkan. Kalo kita bahas sekarang, dalam situasi BBM naik , ini naik, itu naik, masyarakat stres. Saya diprotes masyarakat di kampung," ujar Mulan menambahkan.

Terakhir, Mulan Jameela menegaskan jika kompor listrik dirasa kurang sesuai dengan budaya memasak masyarakat Indonesia.

Korbankan Rakyat

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menilai program kompor induksi ini adalah untuk mereduksi surplus listrik PLN yang mencapai lebih dari 30 persen.

Baca juga: Pengamat Sebut Program Konversi Elpiji ke Kompor Listrik Sulit Terwujud

Menurutnya, kondisi over supply listrik tersebut kinerja keuangan PLN cukup tertekan.

"Apalagi dengan adanya klausul TOP (take or pay) dalam perjanjian listrik dengan pihak IPP (independent power prodycer), dimana PLN harus membayar kepada pihak IPP, baik dipakai atau tidak, listrik yang telah dihasilkan," ujar Mulyanto.

Ia pun meminta pemerintah harus menjamin program pembagian kompor induksi tidak memberatkan masyarakat.

Artinya biaya energi yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pemanfaatan kompor induksi tersebut harus lebih murah atau minimal setara dibandingkan dengan biaya penggunaan LPG subsidi.

Selain itu, Mulyanto juga minta pemerintah dapat menjamin bahwa tarif listriknya tetap disubsidi, serta penambahan daya dari 450 VA ke 2200 VA diberikan secara gratis.

"Kalau tidak ada jaminan itu, maka PLN hanya mengorbankan rakyat. Surplus listrik adalah akibat salah perencanaan pemerintah. Jadi kalau pemerintah yang keliru, jangan rakyat yang dikorbankan," paparnya.