Laporan Wartawan Tribunnews, Muhammad Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Proses transisi energi dari berbasis fosil ke energi yang lebih bersih membutuh ketersediaan kecukupan energi minyak dan gas sebagai salah satu sumber energi utama yang digunakan saat ini. 

Sementara, melonjaknya harga minyak dan gas dunia menyebabkan beban keuangan negara dengan tingginya beban subsidi energi. 

“Industri migas saat ini bersaing dengan energi terbarukan, beberapa negara di Eropa sudah menghentikan pembiayaan energi fosil," ujar Sekretaris SKK Migas Taslim Z Yunus dalam kegiatan focus group discussion (FGD) media gathering SKK Migas dan KKKS di Bandung, Senin (3/10/2022).

"Seiring dengan komitmen Indonesia menuju nett zero emission sampai 2060, maka gas menjadi salah satu alternatif dalam mengisi energi transisi, sampai sumber energi bersih siap memenuhi kebutuhan energi nasional," kata dia.

Taslim menyatakan, posisi Indonesia saat ini  masih dirasa kurang menarik bagi investor dibandingkan negara lain. 

Dijelaskan, saat ini Indonesia memiliki 128 cekungan migas, yang sudah berproduksi sebanyak 20 cekungan dan sisanya menjadi tantangan bagaimana dapat diproduksi sehingga dapat menjadi penopang ketahan energi nasional

Potensi migas nasional lebih didominasi oleh gas, sehingga menjadi tantangan bersama bagaimana agar gas dapat dimanfaatkan dengan baik, menggantikan peran minyak, sehingga produksi gas di Indonesia yang surplus dapat menkompensasi kekurangan minyak yang saat ini sebagaian masih impor.

Baca juga: Lifting Minyak Cuma 87 Persen dari Target, SKK Migas Ungkap Alasannya

Melalui Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), SKK Migas mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk bersama-sama meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, untuk mendukung target pencapaian peningkatan produksi migas nasional di tahun 2030 yaitu produksi minyak 1 juta barel dan gas 12 BSCFD.

Terkait upaya peningkatan produksi migas nasonal, Taslim menyampaikan bawah SKK Migas terus berupaya memaksimalkan aset yang sudah ada menjadi produksi, mempercepat EOR, mengakselerasi temuan yang ada menjadi produksi dan melakukan eksplorasi yang masif. Untuk mewujudkannya maka membutuhkan dukungan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan Pemerintah Daerah penghasil migas.

Sebagai keynote speech di acara tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan, menyampaikan bahwa APDMET memiliki aspirasi agar pengelolaan migas diamalkan sesuai dengan sila ke lima Pancasila, yaitu agar ada kesejahteraan bagi daerah. 

Baca juga: SKK Migas: Harga Minyak Dunia Diprediksi 100 Dolar AS Per Barel Sampai 2023

Dia menuturkan, saat ini sedang melakukan koordinasi dengan Pertamina agar sumur-sumur yang sudah ditinggalkan di Jawa Barat dapat dikelola oleh daerah dengan formula ekonomi.

Dia juga menyampaikan bahwa APDMET terus memperjuangkan participating interest 10 persen sebagai bagian dari upaya memberikan mensyejahterakan daerah. 

Terkait dengan energi, dia mengatakan, ada 3 prinsip yang terus diperjuangkan yaitu murah, bersih dan berkelanjutan.

Dia menambahkan, SKK Migas punya tanggung jawab, bagaimana agar potensi gas yang besar tersebut dapat ditindaklanjuti dnegan transisi konversi gas bisa dimaksimalkan sebelum berada sebagai negara yang sepenuhnya menerapkan penggunaan EBT.

Baca juga: Optimalkan Pemanfaatan Gas Bumi Nasional, BPH Migas dan SKK Migas Gelar Gas Expo 2022

"Sehingga upaya mendorong penggunaan EBT juga harus sejalan dengan penggunaan energi gas yang lebih besar untuk mengurangi penggunaan minyak," katanya,.

Menutup paparannya, Ridwan Kamil menyampaikan menunggu rekomendasi dari FGD yang diselenggarakan ini, agar apa yang dibahas dan dihasilkan dapat disosialisasikan dengan pemerintah daerah penghasil migas, sebagai upaya bersama meningkatkan iklim investasi hulu migas di Indonesia untuk mendukung proses transisi energi ke EBT dimasa mendatang.