Laporan Wartawan Tribunnews, Lita Febriani

TRIBUNNEWS.COM - Pemanasan global terus terjadi, dimana suhu permukaan bumi naik 1,5 derajat Celcius pada 2021. Oleh karena itu, melalui kesepakatan Paris di 2015 mengajak seluruh negara untuk menjaga agar suhu bumi tidak lebih dari 2 derajat.

Co Founder Indonesia Research Institute Paul Butarbutar, mengatakan sumber emisi paling besar berasal dari energi, yakni lebih dari 73 persen, terutama dari transportasi dan juga dari sisi pembangkit listrik yang masih didominasi oleh PLTU.

"Oleh karena itu, sebagai bagian upaya global untuk menjaga suhu bumi tidak lebih dari 2 derajat, berbagai pihak mencoba berkomitmen. Tapi sayangnya, dari berbagai kebijakan dan aksi dari negara global, suhu itu masih bisa terus meningkat mencapai 2,5-2,9 derajat. Kalau masuk target 2030 untuk netralitas karbon, suhu bisa naik ke 2,4 derajat. Dibutuhkan usaha yang sangat signifikan agar kita bisa mempertahankan suhu itu tetap berada di 1,5 derajat Celcius," jelas Paul dalam Seminar Nasional pada Selasa (11/10/2021) di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya yang mengangkat tema Transisi Energi Baru Terbarukan Menuju Net Zero Emission (NZE) dan Tantangannya.

Baca juga: Dukung Net Zero Emission, BRI Menanam Proyeksikan Penurunan Emisi Karbon Hingga 23 %

Lebih lanjut, Paul meminta semua pihak memaham istilah Net Zero Emission dan Zero Emission. Yang ingin dicapai Indonesia pada 2060 ialah Net Zero Emission, yang berarti masih ada emisi yang akan keluar, tetapi pada saat emisi itu keluar harus ada yang terserap.

Negara yang sudah mencapai Net Zero Emission untuk saat ini adalah Suriname dan Bhutan. Sementara kebanyakan negara Eropa menargetkan mencapai target pada 2050 dan Indonesia mengatakan targetnya di 2060 atau lebih awal. 

"Target kontribusi penurunan efek gas rumah kaca dari negara kita sebesar 29 persen, tetapi baru dalam beberapa minggu kemarin pemerintah mengatakan, kita akan menaikkan komitmen Indonesia menjadi 31,89 persen dan itu kebanyakan datangnya dari sektor energi," ungkapnya.

Jika mengikuti roadmap yang awal, di mana kontrak PLTU itu akan mulai berakhir pada 2025, hingga 2040 pemerintah ingin menurunkan atau menghentikan operasi sekitar 13 gigawatt PLTU. Kalau ini tercapai maka target kita 31,89 persen bisa jadi dicapai sebelum tahun 2060. Kedepannya sumber utama energi kita itu adalah energi terbarukan," jelas Paul.

Kalau penghentian operasional PLTU batubara itu dilakukan secara natural dan terakhir akan pensiun pada 2056, tetapi jika ada percepatan sesuai dengan upaya yang dilakukan pemerintah, maka penghentian PLTU batubara itu bisa dicapai lebih awal.

Untuk mencapai target Net Zero Emission, pemerintah tidak bisa menggunakan dana APBN. Dana APBN hanya bisa mengcover 35 persen dari total biaya. Yang akan berkontribusi untuk menutupi ini adalah private sektor. 

Baca juga: Toyota: Transisi Energi Baru Terbarukan Memegang Peranan Penting untuk Capai Netralitas Karbon

Dari private sektor ini, kita akan mengenal istilah Scope 1, Scope 2 dan Scope 3. Scope 1 itu adalah emisi yang dikontrol secara langsung oleh satu perusahaan, misalnya ada satu perusahaan memiliki PLTU sendiri dan itu dikontrol oleh perusahaan itu. Maka emisi dari PLTU itu menjadi tanggung jawab dari perusahaan tersebut.

Kemudian kalau sebuah perusahaan membeli listrik dari PLN atau pihak lain, berarti dia masuk ke Scope 2. Sementara Scope 3 itu adalah semua jenis emisi yang dikeluarkan oleh supplier atau supply chain dari suatu perusahaan.

Ke depannya, setiap pelaku usaha harus melaporkan bagaimana emisi mereka, mulai dari Scope 1 sampai Scope 3. Ini yang menjadi penting bagi pelaku usaha kedepannya. 

"Contohnya adalah perusahaan yang bergerak untuk menyediakan alat-alat olahraga seperti Nike dan Adidas, mereka mengontrol emisi dari supplier mereka atau scoop tiga mereka. Ketika semua perusahaan komit untuk menurunkan efek gas rumah kaca, mereka mencoba melihat untuk berinvestasi di bidang-bidang yang bersifat sustainable," kata Paul.