Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis Indonesia akan masuk dalam jajaran 7 negara dengan produk domestik bruto atau GDP terbesar di dunia pada tahun 2030-an.

Dia mengatakan, hal tersebut bisa dicapai jika seluruh pihak tetap menjaga konsistensi dalam melakukan transformasi untuk mengelola potensi dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia.

“Target dari yang sudah kita hitung nanti di tahun 2030-an, Indonesia akan masuk nomor 7 GDP yang paling besar dunia dan pada saat Indonesia emas, hitungan kita, kita sudah masuk ke 4 besar atau 5 besar ekonomi dunia, asal konsistensi ini terus kita jaga,” katanya saat meresmikan Pembukaan Kongres XII Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Munas XI Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa, (11/10/ 2022).

Presiden menyebut konsistensi yang harus dijaga adalah dalam transformasi pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki, salah satunya adalah secara konsisten menghentikan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi industri yang telah dilakukan.

“Konsistensi itu terus kita jaga dan terus kita ingatkan, jangan kembali ke ekspor mentah lagi, hati-hati kita semuanya harus mengingatkan ini. Meskipun sekali lagi, kita digugat tapi kalau kita digugat ragu-ragu dan muncul lagi, kapan lagi kita akan bisa menikmati komoditas-komoditas dan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara kita,” kata Presiden.

Baca juga: BPS: Tiga Besar Penyumbang PDB Nasional, Pertanian Berkontribusi 12,98 Persen

Selain itu, Kepala Negara juga menjelaskan bahwa upaya lain yang dapat menciptakan lompatan nilai tambah ekonomi adalah dengan melakukan pengambilalihan saham perusahaan asing yang mengelola potensi kekayaan alam Indonesia, seperti yang sudah dilakukan terhadap PT Freeport Indonesia dan Blok Rokan.

Baca juga: PDB Indonesia Diprediksi Tembus 3 Triliun USD di 2045

“Ini ada sebuah transformasi teknologi, ada sebuah transformasi ekonomi yang kadang-kadang kita enggak sadar,” ucap Kepala Negara.

“Dulu ya dapat dividen 9 persen, sekarang kita dapat dividen 51 persen, dapat pajaknya jelas lebih besar, dapat penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kemudian dapat bea ekspor juga lebih besar, setelah dihitung-hitung dari pendapatan mereka, kita 70 persen itu masuk ke negara, dari sebelumnya hanya dividen 9 persen,” sambungnya.