Presidensi G20 di Indonesia mengusung terwujudnya transformasi digital, membuat masyarakat kecil pelaku UMKM bisa go international.

TRIBUNNEWS.COM – Bill Gates, miliarder Negeri Paman Sam dalam bukunya Business @ The Speed of Thought (1999), meramalkan tentang kejayaan internet di masa depan. Dua dekade prediksi itu kini terbukti, kehidupan manusia dimudahkan berkat adanya internet.

Isi buku termasuk menguraikan tentang peran perangkat seluler untuk berkomunikasi, pembayaran instan, hingga platform media sosial untuk bersosial.

Ramalan Bill Gates di atas sebagai bukti peradaban yang benar-benar tengah dirasakan dunia melalui transformasi digital. Manusia menggunakan internet mempermudah kehidupan segala lini.

Antara lain mulai dalam hal bersosial hingga berbisnis.

Wujud transformasi digital dalam berbisnis dirasakan oleh seorang Yani Mardiyanto, pemilik UMKM kain lukis Nasrafa. Terutama dalam hal pemasaran dan promosi produk hasil karya kerajinan tangan miliknya.

Mau beradaptasi dan keinginan untuk melek teknologi mengantarnya pada pameran mentereng acara G20. Yakni event Trade, Industry, and Investment Working Group (TIIWG) G20 di Alila Hotel Solo, 29-31 Maret 2022.

Pameran menampilkan produk UMKM pilihan itu membuat produk kain lukis Nasrafa dikenal luas mancanegara. Bahkan hubungan bisnisnya terus berangsur dengan mengekspor payung lukis khas Nasrafa hingga ke Jepang.

Baca juga: Presidensi G20 Dinilai Bisa Beri Dampak Positif untuk Ekonomi Indonesia dan Bukti Pulih dari Pandemi

Hal itu pun sejalan dengan misi Presidensi G20 di Indonesia, mewujudkan transformasi digital inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan.

“Alhamdulilah produk Nasrafa dibeli delegasi dari Jepang dan Belanda. Saya juga diundang pameran di Jepang sudah tiga kali setelah acara G20,” jelas Yani ditemui Tribunnews.com, Minggu (16/10/2022).

“Bahkan empat produk yakni tas goni lukis, pouch goni lukis, topi goni lukis, dan syal ikat goni lukis telah diekspor ke Osaka, Jepang dan selanjutnya (ekspor, Red) ke Turki,” imbuhnya.

Keberhasilannya itu lantas tak terjadi begitu saja, Yani tumbuh dengan pembelajaran serta kegagalannya dalam berusaha.

Peran dinas pemerintah daerah setempat juga membuatnya kaya akan ilmu. Terkait produksi, pengemasan hingga promosi serba digital diakuinya sangat membantu.

Dirinya mencontohkan, Nasrafa memanfaatkan market place untuk menjual dan mempromosikan produknya. Demikian telah dilakukannya sejak 2018, saat persaingan bisnis mulai digaungkan juga di media sosial.

Begitu pula saat pandemi Covid-19 menyerang sektor ekonomi Tanah Air pada 2020, market place menjadi satu-satunya jalan Yani menjual produk Nasrafa di tengah keterbatasan gerak dan sepinya kegiatan.

Sebelum menggunakan market place, Yani mengakui jika pembelinya kebanyakan hanya warga lokal di Jawa Tengah. Namun setelah aktif melek teknologi termasuk mengoperasikan market place, penjualan meningkat.

Alhasil tak hanya pembeli lokal Jawa Tengah yang melirik dagangannya, pembeli dari tetangga sebelah yaitu Singapura pun memesan produk Nasrafa.

Positifnya berjualan lewat market place membuat pendapatannya naik hingga 30 persen.

“Intinya setelah menggunakan market place, saya jadi lebih gampang berjualan dan bertransaksi, pelanggan semakin luas ke mancanegara,” paparnya.

Cerita yang sama juga dialami oleh Rina Sulistyaningsih, pemilik Lintang Kejora, kerajinan tangan etnik di Solo.

Perempuan yang memulai usaha dengan menjahit dompet dan tas ini bisa mengekspor dagangannya ke Singapura pada 2022 ini.

Ia turut memanfaatkan media sosial seperti Instagram hingga Facebook untuk promosi dan berjualan.

“Saya juga membuat website untuk berjualan. Jadi ada web ada juga medsos, semuanya membuat dagangan laris manis,” ungkap dia saat diwawancarai pada Senin (17/10/2022).

“Pokoknya untung karena jualan di era digital ini.”

Dorong Digitalisasi UMKM

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki, dalam side event G20 Indonesia bertajuk Digital Economy to Support SDGs, Senin (8/8/2022) mengungkapkan, saat ini sebanyak 83 persen pelaku UMKM nasional bergantung pada digitalisasi.

Dari angka itu, 73 persen di antaranya telah memiliki akun di lokapasar (e-commerce) dan sebanyak 82 persen telah memasarkan produknya secara digital.

Hingga Juni 2022, jumlah UMKM yang telah masuk ke dalam ekosistem digital telah mencapai 19,5 juta pelaku usaha, atau 30,4% dari total UMKM yang tercatat sekitar 64 juta pelaku usaha.

Sedangkan target yang ingin dicapai pemerintah ialah sebanyak 30 juta pelaku UMKM dapat masuk ke dalam ekosistem digital di 2024.

“Pemerintah akan terus mendorong penciptaan nilai ekonomi baru untuk menghadirkan UMKM dalam ekosistem digital,” kata Teten dikutip dari laman G20.

“Pemerintah juga mempercepat satu juga UMKM onboarding dalam platform pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memprioritaskan produk dalam negeri,” tambah dia.

Hal lain yang tak kalah penting ialah memastikan lokapasar dalam negeri bagi UMKM dapat terlindungi dengan baik.

Karenanya KemenkopUKM menyiapkan strategi dan langkah kebijakan utuh dari hulu ke hilir guna memastikan hal-hal itu terwujud.

Dorongan UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital juga dinilai berpotensi besar untuk mendongkrak perekonomian nasional.

Apalagi diketahui aktivitas UMKM berkontribusi hingga 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Potensi besar itu mesti ditangkap dan dimanfaatkan Indonesia. Oleh sebab itu, inisiatif-inisiatif yang efektif diperlukan untuk mengoptimalisasi potensi tersebut.

“Kami mendukung dan berkolaborasi dengan kementerian lain serta perusahaan-perusahaan BUMN,” ungkap Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata.

Kementerian BUMN, imbuhnya, telah melakukan ragam inisiatif untuk mendorong bertumbuhnya UMKM dalam negeri.

Beberapa di antaranya yakni upaya kementerian mendigitalisasi UMKM dan mengintegrasikan solusi keuangan bagi pelaku UMKM.

Upaya nyata yang juga telah dilakukan Kementerian BUMN ialah langkah penggabungan antara BRI, PNM, dan Pegadaian melalui pembentukkan holding ultramikro.

Melalui langkah itu, pembiayaan maupun pendanaan bagi usaha mikro dapat berjalan jauh lebih baik lagi.

Selain itu, sejak 2020 Kementerian BUMN telah membentuk PaDi (Pasar Digital) UMKM yang dapat membuka jalan bagi pelaku usaha sektor tersebut masuk ke dalam rantai pasok.

Dari PaDi UMKM, kementerian mengajak sejumlah pelaku UMKM terlibat dalam pengadaan di lingkup BUMN.

“Dari pelibatan itu setidaknya nilai transaksi dari vendor-vendor mencapai Rp18 triliun,” terang Tedi.

Peran G20

Mengutip laman Kominfo, transformasi digital telah menjadi tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tidak hanya soal teknologi, melainkan juga memperhatikan unsur sosial seperti culture dan masyarakat.

Untuk mewujudkan transformasi digital, pelakunya tidak bisa berjalan sendiri. Semua komponen yang ada butuh kolaborasi untuk mewujudkannya. Salah satu bentuk transformasi digital, yakni mendorong berkembangnya ekonomi digital.

Ekonomi digital adalah salah satu isu yang diusung di Presidensi G20 Indonesia 2022. Pada Selasa (15/3/2022) juga dilakukan peluncuran (kick off) Digital Working Group (DEWG) G20.

Tema besar yang diusung Indonesia di DEWG G20, yakni “Achieving a Resiliant Recover: Working Together for More Inclusive, Empowering and Digital Sustainabel Transformation”.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Sherpa Track berharap, Indonesia mampu menjadi promotor prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar serta mampu melahirkan legacy yang konkret di bidang ekonomi digital nasional maupun ekonomi digital global.

“Melalui instrumen itu, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia bangkit dan pulih bersama,” ujarnya.

Menurut Airlangga, pesatnya perkembangan digitalisasi seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, digitalisasi berperan melakukan percepatan pemulihan dengan konektivitas yang cepat.

Di sisi lainnya, digitalisasi juga menciptakan kesenjangan karena adanya masalah literasi dari masyarakat.

Transformasi digital, juga tidak sebatas teknologi dan juga lifestyle, tetapi juga mengurangi gap dan mempercepat keseimbangan dan juga mendukung pemulihan yang lebih cepat.

Oleh karena itu, Airlangga menjelaskan, G20 telah menempatkan isu digitalisasi sebagai salah satu katalisator utama sumber pertumbuhan perekonomian.

"Pembahasan mengenai pemanfaatan digital terus berlangsung, termasuk dalam Presidensi G20 Indonesia,” ujarnya.

Ada tiga agenda utama Presidensi G20 Indonesia, yakni pertama, arsitektur kesehatan global. Kedua, transformasi ekonomi berbasis digital dan ketiga, transisi energi dan berkelanjutan.

Airlangga menambahkan, komitmen anggota G20 dalam pembahasan perkembangan teknologi digital termasuk ekonomi digital terwujud dengan meningkatkan forum Digital Economy Task Force menjadi Digital Economy Working Group dalam Presidensi G20 Italia pada 2021.

"Dengan elevasi tersebut, Digital Economy Working Group diberikan mandat untuk melakukan pembahasan ekonomi secara lintas sektor, mewujudkan ekosistem yang inklusif, memberdayakan masyarakat, dan berkelanjutan," kata Airlangga.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia saat mengalami perkembangan yang pesat. Laporan Bank Dunia 2021 menyebutkan bahwa Indonesia termasuk lima besar negara di dunia dengan tingkat penggunaan internet tertinggi.

Rerata 80 persen waktu masyarakat Indonesia digunakan untuk memanfaatkan teknologi internet baik untuk berkomunikasi, surfing di media social, maupun bisnis.

Airlangga berharap, peluang tersebut dapat dioptimalkan dengan pemanfaatan internet secara lebih produktif didukung dengan pemerataan akses infrastruktur digital.

“Ini bisa menjadi sebuah terobosan untuk mengantisipasi timbulnya pengangguran karena perubahan proses bisnis sekaligus juga akibat pandemi Covid-19,” ujarnya.

Tema Besar G20

Pada Presidensi G20 Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memegang peranan penting untuk melakukan pendalaman soal ekonomi berbasis digital oleh working group dan engagement group yang ada.

Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengemukakan, sesuai tema yang diusung kementerian di DEWG G20 yakni “Achieving a Resilient Recovery: Working Together For a More Inclusive, Empowering and Sustainable Digital Transformation” ada harapan luhur yang ingin dicapai melalui DEWG tersebut.

“Tema di DEWG akan menyuarakan aspirasi untuk membahas isu-isu yang dapat mendukung proses pemulihan pascapandemi Covid-19. Kita semua berharap, kita tidak hanya mampu pulih kembali tetapi juga mampu pulih dengan cepat dari tantangan di masa mendatang,” jelas Menteri Johnny.

Menurut Menkominfo, tema besar tersebut menekankan tiga karakteristik transformasi digital.

Melalui rangkaian acara DEWG, pembahasan diarahkan mencerminkan karakteristik inklusivitas, empowering, dan sustainable.

Pertama, inklusif menggambarkan cita-cita transformasi digital yang dapat diakses dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, empowering menunjukkan gagasan dari transformasi digital untuk memberdayakan seluruh kalangan masyarakat.

Ketiga, sustainable mewakili harapan bahwa transformasi digital dapat terus-menerus memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mendukung sustainable development goals.

Ada beberapa isu soal digitalisasi yang menjadi bahasan di forum G20, yakni Connectivity and Post Covid-19 Recovery, Digital Skills and Digital Literacy dan Cross-Border Data Flow and Data Free Flow with Trust.

Menurut Johnny G Plate, melalui topik “Connectivity and Post Covid-19 Recovery”, Indonesia mengajak untuk mengatasi bersama kondisi ketidakseimbangan pada lanskap transformasi digital.

“Membahas isu-isu ekonomi digital untuk pemulihan pascapandemi Covid-19 yang lebih kuat di skala global,” ujarnya.

Sedangkan melalui topik “Digital Skills and Digital Literacy”, Indonesia mengajak negara G20 meningkatkan nilai pemanfaatan teknologi digital oleh masyarakat luas. Sekaligus memfasilitasi penciptaan ekosistem talenta digital yang inklusif di tatanan multilateral.

“Pada topik ketiga yaitu “Cross-border Data Flow and Data Free Flow with Trust”, Indonesia akan memfasilitasi diskusi arus data lintas batas negara, termasuk upaya penerimaan penerapan prinsip lawfullness, fairness, transparency, dan resiprositas,” tuturnya.

Selain itu, dia menambahkan, menumbuhkan interoperabilitas data dengan membahas tantangan terkait privacy, perlindungan data, keamanan data, dan kekayaan intelektual.

Dari sejumlah kegiatan yang berlangsung maraton, bentunya adalah working group hingga pertemuan tingkat menteri pada 29--30 Agustus 2022 di Bali.

Setelah pertemuan itu, tema ekonomi digital ditutup dengan pertemuan menteri yang bertanggung jawab soal ekonomi digital di Bali mulai 1--2 September 2022.

“Pada pertemuan tersebut, sebagai Menteri Kominfo, saya akan memimpin untuk mencapai kesepakatan tingkat menteri digital terkait hasil perundingan dari rangkaian DEWG di level Senior Officials sebelumnya,” jelas Menkominfo.

Menteri Johnny berharap, pertemuan puncak menteri digital dari negara anggota G20 menghasilkan ministers declaration yang akan mendorong implementasi kebijakan dan kerja sama internasional dalam bidang ekonomi digital.

(Tribunnews.com/Chrysnha)