Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional di tengah sejumlah tantangan, mulai dari efek pandemi yang terjadi sejak beberapa tahun yang lalu, hingga adanya ketidakpastian global imbas terhambatnya rantai pasok.

Seluruh Kementerian dan Lembaga didorong menghadirkan solusi. Salah satunya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah komando Menteri Erick Thohir.

Kementerian BUMN melalui PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, turut mendorong pertumbuhan ekonomi di Tanah Air melalui program PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar).

Seiring perkembangan dunia usaha, PNM pada 2016 meluncurkan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha Ultra mikro melalui program PNM Mekaar.

Baca juga: PMN Salurkan Pembiayaan Rp 145,98 Triliun ke Nasabah Mekaar

PNM Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok.

Program PNM Mekaar digadang-gadang menjadi solusi masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha, namun memiliki keterbatasan akses pembiayaan modal kerja yang menyebabkan keterampilan berusaha mereka kurang termanfaatkan.

Beberapa alasan keterbatasan akses tersebut meliputi kendala formalitas, skala usaha, dan ketiadaan agunan.

Oleh karena itu, PNM menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Sejumlah manfaat yang disalurkan oleh PNM melalui layanan Mekaar, seperti peningkatan pengelolaan keuangan, pembiayaan modal tanpa agunan, hingga kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

Terdapat 5 poin terkait kriteria masyarakat yang hendak ikut dalam program ini.

Pertama, layanan PNM Mekaar diperuntukan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.

Kedua, pembiayaan PNM Mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisplinan untuk mengikuti proses Persiapan Pembiayaan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM).

Ketiga, satu kelompok minimal terdiri dari 10 nasabah.