PHK Massal Hantui Industri Tekstil, Ini Yang Dikatakan Pemerintah
Resesi ekonomi yang terjadi secara global mulai menyentuh tanah air. Setidaknya pada perdagangan dunia di mana permintaan luar negeri
Editor: Hendra Gunawan
Namun, angka tersebut dinilai Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, terutama awal pandemi Covid-19.
Baca juga: Startup Diterpa Gelombang PHK, Ekonomi Digital Diprediksi Terus Tumbuh
"Kalau kita lihat kasus pemutusan hubungan kerja 2019 sampai dengan September 2022, PHK cukup tinggi terjadi pada tahun 2020 ketika kita mengalami pandemi Covid-19. Ini data per September yang diinput sejumlah 10.765 (kasus PHK)," ucap Ida dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI, yang dikutip dari Kompas.com, Selasa (8/11/2022).
Ia menjelaskan, jumlah PHK pada 2019 sebanyak 18.911 kasus dan melonjak menjadi 386.877 kasus pada 2020. Lalu, menurun menjadi 127.085 kasus PHK pada 2021.
Angkanya kembali turun menjadi 10.765 kasus per September 2022.
Gejolak Global
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengakui kinerja ekspor Indonesia terdampak akibat kondisi global yang bergejolak. Penurunan permintaan ekspor itu pun mulai terasa dengan terjadinya berbagai PHK di sektor indsutri.
"Kita perkirakan dari sisi permintaan ekspor akan alami dampak dengan adanya kemungkinan pelemahan di negara maju," ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/11/2022).
Baca juga: PHK Twitter Berlanjut, 90 Karyawan di India Dipecat Elon Musk
Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan permintaan dari sisi domestik. Meskipun diakuinya, tidak semua permintaan luar negeri yang turun bisa disubtitusi sepenuhnya dengan permintaan di dalam negeri.
"Namun demand (permintaan) kan enggak mungkin semuanya substitusi seluruhnya kita akan kompensasi. Jadi, kita akan terus melihat dari semua sektor-sektor ini dan kemudian apa kebijakan yang perlu untuk diformulasikan lebih lanjut dalam merespons tren global," jelas dia.
Di sisi lain, pemerintah juga akan mendorong belanja di sisa tiga bulan terakhir tahun 2022 guna meningkatkan permintaan domestik.
Tercatat, belanja negara per September 2022 baru mencapai Rp 1.913,9 triliun atau 61,6 persen dari pagu, alias masih tersisa nyaris Rp 1.200 triliun.
"Kami berharap itu bisa mendukung permintaaan dalam negeri pada saat global economy demand-nya melemah karena adanya inflasi yang tinggi dan nilai tukar menguat, yang tentu juga akan menyebabkan perubahan kinerja ekonomi-ekonomi di Eropa, Amerika dan RRT," jelas Sri Mulyani. (Kompas.com/Yohana Artha Uly/Erlangga Djumena)
