Pada momentum Harkopnas 2023, kata Nurdin, gerakan koperasi meminta komitmen para calon pemimpin nasional periode 2024-2029 untuk membangun ekonomi negara berdasarkan sistem koperasi seutuhnya sesuai perintah Konstitusi.

Komitmen para capres nanti terasa mendesak di tengah resesi ekonomi dunia, inflasi yang tak terkendali akibat melambungnya harga pangan dan energi.

“Menghadapi ancaman krisis global tahun depan, gerakan koperasi tidak ingin sistem koperasi hanya dan selalu dijadikan ‘sabuk pengaman’ seperti yang terjadi pada masa krisis 1998 dan 2008. Setelah krisis berlalu, koperasi kembali ditinggalkan dan kapitalisme kembali menjadi panglima,” ujar Nurdin Halid.

Dijelaskan, pondasi perekonomian Indonesia berbasis kekayaan sumber daya alam dan budaya lokal. Masyarakat Indonesia yang tersebar di belasan ribu pulau hidup dari pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, pertambakan, perikanan, pertambangan, kelautan, seni budaya, dan kerajinan.

“Itulah ekonomi kerakyatan, yaitu perekonomian yang dijalankan rakyat Indonesia berbasis sumber daya alam dan budaya,” urai Nurdin Halid.

Baca juga: Punya Peran Penting dalam Cegah Resesi, Digitalisasi UMKM jadi Prioritas Pemerintah

Karena itu, menurut Nurdin, fokus strategi hilirisasi yang kini digerakkan Pemerintah seharusnya tertuju kepada segenap kekayaan sumber daya alam dan budaya.

Hilirisasi bukan hanya terkait bahan tambang seperti nikel, bauksit, baja, besi, semen, dan kelapa sawit yang menuntut modal besar dan teknologi tinggi. Tetapi, bagaimana produk petani, nelayan, pengrajin ‘dibantu’ mulai dari hulu hingga hilir yaitu distribusi dan pemasaran.

“Dan, strategi hilirisasi akan efektif memberdayakan dan menyejahterakan rakyat jika rakyat dikonsolidasikan dalam lembaga sosial ekonomi bernama koperasi.

Untuk itu, kelembagaan koperasi rakyat harus diperkuat, dikembangkan, dan dimodernisasi secara struktural dan sistematis. Tidak seperti sekarang, koperasi dibiarkan bertumbuh dan berkembang di tengah dominasi kapitalisme,” urai Nurdin Halid.