Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia dianggap sukses menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15 November hingga 16 November 2022 di Nusa Dua, Bali.

Forum KTT G20 mempertemukan para pemimpin negara atau melakukan pertemuan bilateral untuk mencapai kesepahaman kerja sama investasi.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyampaikan, sejauh ini Indonesia telah mengantongi investasi senilai 8 miliar dolar Amerika Serikat.

Kata Bahlil, jumlah tersebut akan terus bertambah lantaran beberapa kesepahaman dari negara-negara G20, belum mencapai hasil kesepakatan. Bahlil berujar, jumlah pertambahan investasi itu sebanyak 10 miliar dolar Amerika Serikat.

Baca juga: Bertemu Delegasi Kanada Australia di KTT G20, Ini Hasil yang Didapat Menteri Investasi 

"Komitmen investasi yang sudah diteken kurang lebih 7-8 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi ada kurang lebih sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat, yang belum bisa diteken. Tapi sudah ada kesepahaman dan saya belum mau mengumumkan, karena belum diteken," kata Bahlil dalam keterangannya, Kamis (17/11/2022).

Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, pihaknya engga memberikan informasi detil dari total investasi itu. Namun, hasil kesepakatan investasi tersebut diperoleh melalui beberapa negara diantaranya Korea Selatan, China dan Eropa.

"7-8 itu negaranya ada macam-macam, ada Korea, China, dan ada beberapa Eropa. Detailnya nanti akan diberitahu, saat kami akan menandatangani Head of Agreement (HOA) nya," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah RI telah menyepakati kerja sama di bidang transisi energi dengan pemerintah Korea Selatan. Perjanjian itu disepakati melalui penandatangana Joint Statement on the Green Initiative pada Senin (14/11/2022).

Dikutip dari Kompas.com, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, sementara pemerintah Korea Selatan diwakili oleh Menteri Lingkungan Republik Korea Han Wha Jin.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari memorandum of understanding (MoU) Pembangunan Infrastruktur Hijau yang sebelumnya telah diteken kedua negara pada 15 Maret 2022.

Baca juga: Joe Biden Betah di Bali dan Xi Jinping Takjub, 17 Kepala Negara G20 Santap Rendang dan Terong Balado

"Kita sadar tidak mungkin kita bisa menghadapi masalah perubahan iklim sendirian. Kami sangat berterima kasih atas kerja sama Korea Selatan untuk pengembangan infrastruktur hijau ini," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Kerja sama infrastruktur hijau ini terdiri dari manajemen sumber daya air dan penyediaan air bersih, konstruksi bangunan efisiensi energi dan kota eco-smart. Termasuk di dalamnya identifikasi dan infrastruktur untuk mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

Pemerintah Korea Selatan juga berkomitmen untuk ikut berpartisipasi dalam membangun sistem penyediaan air bersih di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan mulai dibangun dua tahun lagi di Kalimantan Timur.

"Rencananya konstruksi awal akan dimulai pada tahun 2024, namun kami berharap dapat dipercepat proses penyusunan rencana teknis rincinya, sehingga dapat mulai dibangun instalasinya pada 2023," ujar Basuki.

Indonesia dan Korea Selatan juga menyepakati nota kesepahaman pembangunan mass rapid transit (MRT) Jakarta fase 4 lintas Fatmawati-Kampung Rambutan.

Selain Korea Selatan, pemerintah Jepang dan Inggris juga ikut berpartisipasi dalam pengembangan MRT Jakarta.