Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah tengah menggodok pelaksanaan skema pendanaan transisi energi Just Energy Transition Partnership (JETP).

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan kini pelaksanaan JETP sedang dalam mempersiapkan struktur yang ada di dalam skema.

"Di dalamnya ada struktur yang mengatur seperti siapa yang menjadi subjeknya kemudian objeknya apa," katanya dalam acara Kompas100 CEO Forum di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (23/11/2022).

Baca juga: Sektor Energi Jadi Penyokong Utama, IHSG Sesi I Jadi 0,13 Persen ke 7.072

Struktur itu juga akan mengatur keterjangkauan harga bagi konsumen pasca dilakukannya pensiun dini PLTU batu bara.

Sebab, pemerintah tak ingin menimbulkan beban baru.

"Yang paling penting itu tidak menimbulkan beban baru. Tidak membuat affordable price kepada konsumen naik," ujar Suharso.

Mantan Ketua Umum Partai PPP itu menekanan bagaimana struktur dalam rangka pembiayaan JETP harus menjadi sumber pembiayaan jangka panjang.

Menurut dia, apabila memotong pembiayaan yang tersisa berapa tahun, akan membebani korporasi atau debitur di JETP.

"Skema ini penting. Kami sedang mencoba melakukannya. Termasuk di Bappenas waktu itu dalam hal blended Finance untuk di 1-2 tempat," kata Suharso.

"Mudah-mudahan dalam waktu cepat kita bisa (selesaikan strukturnya). Banyak lembaga yang sudah pasti dilibatkan, termasuk PLN, PT SNI, dan seterusnya," ujarnya melanjutkan.

Baca juga: Inovasi di Bidang Energi Dorong Peluang Bisnis Internasional

JETP merupakan skema pendanaan yang didapat Indonesia ketika G20 di Bali beberapa hari lalu.

Dana tersebut terdiri dari campuran hibah, pinjaman lunak, pinjaman dengan suku bunga pasar, jaminan dan investasi swasta.

Selama enam bulan ke depan, Indonesia akan bekerja sama dengan UE dan para mitra untuk menyusun rencana konkret untuk investasi, pembiayaan, dan bantuan teknis.

Secara keseluruhan, tujuan kemitraan jangka panjang dengan Indonesia ini adalah untuk memobilisasi awal sebesar 20 miliar euro (sekitar 19,4 miliar euro) dalam dana publik dan swasta selama periode 3 sampai 5 tahun.

Harapannya, JETP dapat membantu Indonesia mencapai Net Zero Emission pada 2060.